Menteri Hukum Dorong Putra-Putri Papua Bergabung di Kementerian Hukum

RRI.CO.ID, Sorong - Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas menegaskan komitmennya untuk memperluas keterlibatan orang asli Papua dalam lingkungan Kementerian Hukum, baik melalui rekrutmen pegawai negeri sipil maupun pendidikan kedinasan.

Dalam keterangannya, Menteri Hukum menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong penguatan kelembagaan Kementerian Hukum di seluruh wilayah Papua.

“Sekarang masih ada dua kantor wilayah yang meliputi Papua dan Papua Barat. Ke depan, jika disetujui, akan menjadi enam kantor wilayah sesuai jumlah provinsi di tanah Papua,” ujarnya saat konferensi Pers di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Senin 18 Mei 2026,

Dr. Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa keberadaan orang asli Papua dalam struktur pemerintahan menjadi bagian penting dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

“Orang Papua harus hadir di situ. Bahkan Kepala Kantor Wilayah di Papua juga harus orang Papua,” ungkapnya

Selain itu, Menteri Hukum juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa Papua yang ingin melanjutkan kuliah agar tetap dapat mengikuti seleksi menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum.

“Tetap lanjutkan kuliahnya. Saya janji tetap bisa diterima menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum,” ujarnya.

Ia juga membuka peluang bagi putra-putri Papua untuk bergabung melalui jalur pendidikan kedinasan di Politeknik Pengayoman Indonesia.

Menurutnya, mahasiswa yang diterima di institusi tersebut akan memiliki peluang karier yang lebih jelas karena kebutuhan formasi telah disiapkan pemerintah.

Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pada tahun ini Kementerian Hukum akan menerima 200 calon mahasiswa baru. Ia meminta pemerintah daerah di Papua Barat, Papua Barat Daya, dan provinsi lain di Papua untuk turut memastikan pemerataan kesempatan bagi generasi muda Papua.

“Nanti akan dibagi berapa banyak dari Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua yang lain. Saya janji akan penuhi,” katanya.

Dirinya berharap langkah tersebut, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua sekaligus memperkuat keterwakilan orang asli Papua dalam pelayanan publik dan penegakan hukum.