KBRN, Sorong : Kota Sorong tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pengungkapan kasus narkotika terbanyak di Papua Barat Daya sepanjang tahun 2025. Hal itu disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Rizal Marito, S.H., S.I.K., M.Si, dalam paparan resmi yang juga menyoroti pelabuhan sebagai pintu masuk utama barang haram tersebut.

Dalam pemaparannya, ia menyebut Polresta Sorong Kota mencatat 24 kasus, menjadi yang tertinggi di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya. Disusul kemudian Polres Sorong 20 kasus, Polres Sorong Selatan 7 kasus, Polres Raja Ampat 6 kasus, serta Polres Maybrat dan Polres Tambrauw masing-masing 1 kasus.

“Ini data yang kita punya. Meski wilayah kita baru, tetapi perkara yang kita tangani sama beratnya dengan daerah lainnya. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita tetap berupaya maksimal,” ujar Kombel Pol Rizal.

Kombes Pol Rizal Marito menegaskan bahwa sebagian besar aktivitas peredaran narkotika di wilayah Papua Barat Daya memang terpusat di Kota Sorong. Beberapa titik rawan telah teridentifikasi, di antaranya kawasan pelabuhan, Kampung Baru, Malanu, serta area belakang Ramayana dan Jalan Baru.

“Masuknya narkotika paling banyak dari pelabuhan. Ganja masuk dari Papua Nugini, sementara sabu berasal dari Makassar,” ujar Dirresnarkoba.

Kombel Pol Rizal menjelaskan bahwa meski jumlah barang bukti yang diamankan tidak terlalu besar karena harga sabu dan ganja tergolong tinggi, pola peredaran di Kota Sorong masih berlangsung aktif dan membutuhkan pengawasan intensif.

“Yang jelas, sejauh ini kita sudah mengungkap 63 kasus. Polanya memang begitu-begitu saja, tetapi pengawasan terus kita perkuat,” tegasnya.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat Daya, yang saat ini hanya memiliki 20 personel, disebut terus menyesuaikan strategi penindakan mengingat luasnya wilayah pengawasan. Meskipun dengan banyak keterbatasan, ia memastikan bahwa operasi pemberantasan narkoba tetap berjalan optimal.

“Meski personel terbatas, kami pastikan upaya pemberantasan narkoba tetap berjalan di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya,” ungkapnya.

Polda Papua Barat Daya menegaskan akan terus meningkatkan langkah-langkah penegakan hukum untuk menekan peredaran narkotika, terutama di titik-titik masuk strategis seperti pelabuhan, demi melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba.