RRI.CO.ID, Singaraja – Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Buleleng membuka berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat terkait pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi serta menampung aspirasi masyarakat mengenai distribusi makanan bagi siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Buleleng, Rusdianto, mengatakan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.

“Kami menyediakan berbagai kanal pengaduan, baik melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, maupun melalui hotline yang dapat dihubungi langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain kanal pengaduan di tingkat kabupaten, masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan melalui kanal resmi wilayah Bali Nusra yang akan diteruskan kepada pihak BGN di daerah.

Menurut Rusdianto, laporan masyarakat akan langsung ditindaklanjuti pada hari yang sama dengan meminta klarifikasi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab di wilayah tersebut.

“Jika ada pengaduan hari itu, kami langsung meminta kronologi dari SPPG yang bersangkutan untuk mengetahui penyebabnya, apakah dari bahan baku, proses pengolahan, atau distribusi,” ujarnya.

Selama hampir satu tahun pelaksanaan program MBG di Buleleng, keluhan masyarakat masih relatif terbatas. Namun beberapa pengaduan sempat muncul, terutama terkait persepsi ketidaksesuaian nilai makanan dengan anggaran yang tersedia.

Rusdianto menjelaskan bahwa anggaran MBG memang memiliki standar berbeda sesuai kategori penerima manfaat.

“Untuk anak PAUD hingga kelas tiga SD sekitar Rp8.000 per porsi, sedangkan kelas empat SD hingga SMA, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui, sekitar Rp10.000,” ujarnya.

Perbedaan harga tersebut terkadang menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, terutama ketika makanan diberikan dalam bentuk paket kering selama Ramadan.

Untuk menghindari kesalahpahaman, BGN kini meningkatkan transparansi dengan mencantumkan informasi harga pada desain menu harian yang dibagikan kepada masyarakat.

“Sekarang kami sudah mencantumkan harga pada desain menu harian agar masyarakat bisa melihat langsung kesesuaian antara anggaran dan makanan yang diberikan,” katanya.

Rusdianto juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini BGN Buleleng pernah menonaktifkan sementara satu SPPG karena dinilai menyajikan menu yang dianggap tidak sesuai oleh masyarakat.

“Kami pernah menonaktifkan sementara satu SPPG untuk evaluasi karena sajian menu dinilai tidak sesuai secara tampilan, meskipun secara kandungan gizi sebenarnya sudah memenuhi standar,” katanya.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap bahan baku, sumber daya manusia, serta proses pengolahan, SPPG tersebut akhirnya kembali diaktifkan.

Ke depan, BGN berharap masyarakat dapat memanfaatkan kanal pengaduan resmi untuk menyampaikan keluhan atau saran terkait program MBG.

“Kami sangat terbuka terhadap masukan masyarakat karena program ini melibatkan banyak pihak, mulai dari petani, UMKM, hingga masyarakat sekitar,” ujar Rusdianto.

Ia juga berharap distribusi program MBG dapat semakin merata sehingga lebih banyak sekolah dan kelompok masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.