KBRN, Samarinda: Isu beredarnya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga oplosan masih menjadi perhatian serius di Provinsi Kalimantan Timur. Pasalnya dalam beberapa minggu terakhir, puluhan pengendara di Samarinda melaporkan kerusakan kendaraan setelah mengisi bahan bakar jenis Pertamax di sejumlah SPBU.
Gejala yang umum dilaporkan meliputi mesin brebet, kehilangan tenaga, hingga mogok total. Kondisi ini bahkan dialami oleh kendaraan yang baru keluar dari dealer.
Sejumlah bengkel menyebut bahwa kerusakan terjadi pada komponen penting seperti filter bensin dan pompa bahan bakar. Masyarakat menduga adanya penurunan kualitas bahan bakar yang mungkin disebabkan oleh pencampuran antara Pertamax (RON 92) dan Pertalite (RON 90) atau karena kontaminasi zat lain selama proses distribusi.
“Kalau dari sebelum lebaran, sudah ada puluhan kendaraan yang kami perbaiki akibat BBM bermasalah. Dampak BBM ini membuat kendaraan low power dan brebet-brebet sehingga ada alat yang diganti, seperti pompa bensin dan filter BBM,” ujar salah satu teknisi bengkel otomotif di Kawasan Sempaja, Kota Samarinda, Sabtu (5/4/2025).
Beberapa anggota DPRD Provinsi Kaltim dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yulianus Henock, juga melakukan investigasi ke lapangan. Mereka menguji coba BBM oplosan pada sejumlah kendaraan, dan hasilnya, kendaraan mengalami brebet bahkan tidak bisa hidup.
Sampel BBM yang dikuras dari kendaraan pun diambil untuk diuji di laboratorium, namun hingga saat ini belum ada hasilnya. Di sisi lain, himpunan mahasiswa di Kota Samarinda sempat melakukan demonstrasi terhadap PT Pertamina untuk meminta pertanggungjawaban.
Sementara itu, Komisi II DPRD Kaltim telah menggelar audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak, baik dari perwakilan PT Pertamina maupun komunitas ojek online (ojol) di Samarinda, pada Rabu (9/4/2025).
BACA JUGA:
Puluhan Kendaraan di Samarinda Rusak Akibat BBM Oplosan
Para pengemudi Ojol mengaku dirugikan akibat BBM yang diduga sudah dioplos atau tercampur dengan zat tertentu. Ivan Jaya, perwakilan komunitas Bubuhan Driver Gojek Samarinda, mengungkapkan bahwa menurut catatan komunitasnya, sebanyak 657 kendaraan mengalami kerusakan akibat penggunaan BBM Pertamax dengan kualitas yang tidak sesuai standar.
Dari jumlah tersebut, 519 kendaraan sudah diperbaiki secara mandiri, sementara sisanya belum tertangani karena kendala ekonomi.
“Kami ini bukan orang kaya, Pak. Hidup dari motor. Isi bensin Rp50 ribu sehari, tapi dapatnya kualitas jelek. Kedua, motor rusak harus diperbaiki. Kalau sekarang datang ke sini dan tidak ada solusi, berarti kami rugi tiga kali,” ujarnya dengan nada tinggi.
Foto Bersama Usai Penandatangan Berita Acara Kesepakatan antara Komisi II DPRD Kaltim dengan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Samarinda/Irwan-Arusbawah.co.
Ivan juga menyatakan bahwa komunitas Ojol memiliki data lokasi SPBU yang dicurigai menjual BBM oplosan. “Ini bukan asumsi. Kami ada datanya. Kalau perlu dibuktikan, saya siap hadirkan satu per satu yang jadi korban,” jelasnya sambil memaparkan temuannya di hadapan wakil rakyat.
Selama ini menurut Ivan, tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan maupun isu BBM oplosan. Sementara itu, PT Pertamina sebagai penyalur resmi BBM ke SPBU hanya meminta masyarakat untuk melaporkan melalui call center 135. Namun, proses pelaporan melalui hotline resmi Pertamina dianggap sulit dan tidak ditanggapi secara serius.
“Kami ini bukan sekadar ngadu. Kami mau kejelasan. Kalau laporan itu berujung pada ganti rugi, kami akan lapor. Tapi kalau cuma disuruh nunggu, ya itu sama aja bohong,” ucap Ivan sambil memegang botol bensin yang dikuras dari motor rusaknya sebagai bukti.
BACA JUGA:
Pemprov Kaltim Minta Pertamina Tindaklanjuti Kasus BBM Oplosan
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, yang memimpin RDP menilai persoalan BBM oplosan ini sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap PT Pertamina. Menurutnya, jika dibiarkan, reputasi BUMN tersebut akan terancam karena Pertamina dinilai tidak transparan dalam penagwasan.
"Pertamina harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusinya. Ini alarm keras. Distribusi BBM kita di daerah masih lemah pengawasan," tegasnya.
Sabaruddin juga menuntut agar Pertamina tidak sekadar memberikan solusi jangka pendek seperti pemeriksaan kendaraan, tetapi juga bertanggung jawab atas kerusakan yang dialami warga.
"Harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Kalau masyarakat sudah dirugikan, harus ada bentuk ganti rugi yang nyata, bukan sekadar imbauan untuk melapor ke hotline," tambahnya.
Selain itu, wakil rakyat meminta agar PT Pertamina lebih transparan mengenai isu BBM oplosan yang telah mengguncang Indonesia sejak Februari 2025. Sebab isu ini terkuak setelah Kejaksaan Agung RI menemukan dugaan korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Bahkan hingga saat ini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mega korupsi tersebut.
BACA JUGA:
Pertamina Siapkan Bengkel Gratis Tanggapi Keluhan Pengguna Pertamax
Usai kasus dugaan korupsi tata niaga BBM terkuak, PT Pertamina Patra Niaga justru membantah adanya campuran atau pengoplosan. Mereka menegaskan bahwa seluruh produk BBM mereka telah melalui pengawasan ketat oleh BPH Migas.
Namun, khusus di wilayah Kaltim, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapan membantu biaya perbaikan kendaraan yang rusak akibat BBM bermasalah.
Region Manager Retail Sales Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselen, menyampaikan bahwa pihaknya akan menunjuk bengkel-bengkel resmi di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim untuk melakukan pemeriksaan kendaraan yang rusak akibat BBM oplosan.
“Layanan ini ditujukan kepada masyarakat yang kendaraannya mengalami kerusakan akibat menggunakan BBM Pertamina yang dibeli dari SPBU resmi, sesuai dengan merek kendaraan masing-masing,” ujar Arselen, yang sekaligus menjadi kesepakatan bersama dalam RDP dengan DPRD Kaltim.
Rekomendasi dan Harapan
Keterlambatan respons dari pihak Pertamina menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai lambatnya reaksi ini mencerminkan lemahnya manajemen krisis dan strategi komunikasi perusahaan.
Selain itu, pengawasan yang tidak optimal dari BPH Migas dan Dinas Perdagangan turut berkontribusi meluasnya persoalan ini. Dugaan keterlibatan pihak-pihak berpengaruh dalam pengelolaan SPBU menambah kompleksitas penanganan.
Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Pertamina diharapkan mengambil langkah konkrit, antara lain:
1. Pemeriksaan kualitas BBM secara independen di berbagai titik SPBU.
2. Berindak tegas terhadap pelaku pengoplosan.
3. Evaluasi sistem distribusi BBM nasional.
4. Pembukaan peluang investasi SPBU oleh pihak swasta untuk memecah dominasi pasar dan meningkatkan persaingan yang sehat.
Isu ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan Pertamina untuk membenahi sistem tata kelola energi serta memastikan perlindungan konsumen yang lebih baik ke depannya.
Catat Redaksi: Informasi dalam artikel ini adalah hasil liputan dan kajian dari Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I P2SKPP LAN RI Samarinda Tahun 2025.
Kontak Pers.
Nama: Agung Sugara / Feny Andriyani / Hj. Siti Dahniar / Zamroni Fauzi / Robi Aripurnawan
Instansi: Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I P2SKPP LAN RI Samarinda Tahun 2025
Email: Lordponti12@gmail.com
No. Telp: 081254767114.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....