RRI.CO.ID, Sendawar – Ambisi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) untuk menjadikan sektor agroindustri sebagai tulang punggung ekonomi baru terbentur realita klasik, yaitu keterbatasan anggaran. Meskipun menjadi sektor yang menghidupi 77 persen penduduk, Dinas Pertanian Kubar masih harus berjuang mendapatkan porsi pendanaan yang ideal.

Kepala Dinas Pertanian Kubar, Stepanus Alexander Samson, secara blak-blakan mengakui posisi sulit instansinya. Ia menyebut, secara regulasi, urusan pertanian hanyalah "urusan pilihan", bukan urusan mandatori yang wajib mendapatkan kucuran anggaran besar layaknya sektor pendidikan atau kesehatan.

"Kami sangat mengharapkan dukungan anggaran. Masalahnya, urusan pertanian ini bukan mandatori. Pertanian itu hanya urusan pilihan, yang anggarannya kecil. Padahal, pembangunan kebun sawit rakyat misalnya, tidak akan berjalan tanpa kolaborasi infrastruktur. Membangun kebun tanpa jalan tembus itu mustahil bisa menyejahterakan petani," ujar Stepanus dalam forum diskusi RKPD di Sendawar, Senin, 19 Januari 2026.

BACA JUGA:

Wabup Soal Ekonomi Kubar: Tambang Pasti Habis, Pertanian Solusinya

Ironi Petani Kubar: PDRB Tinggi Kemiskinan Juga Tinggi

Kondisi ini mendapat atensi serius dari Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah memang tidak boleh setengah hati jika ingin melakukan transformasi ekonomi dari sektor tambang ke sektor terbarukan.

"Kalau memang produk pertanian mau jadi arah utama, kita harus fokus dari sekarang. Anggaran dan porsi keleluasaan penyelenggaraannya harus diperhatikan. Pertanian itu tanam hari ini tidak bisa besok panen, jadi perencanaan harus terintegrasi dan fokus," kata Nanang.

BACA JUGA:

Kadis Pertanian Dorong Warga Kubar Tanam Sawit, Penghasilan Lampaui UMKM

Wabup mengingatkan bahwa sektor pertambangan yang saat ini menyumbang 43,84 persen PDRB Kubar (berdasarkan Data BPS) sewaktu-waktu akan habis. Jika anggaran pertanian tetap "kecil" dan tidak diprioritaskan, visi agroindustri dikhawatirkan hanya akan menjadi wacana tanpa dampak nyata bagi ekonomi masyarakat pedalaman.

Kesenjangan anggaran ini terasa ironis mengingat potensi sawit rakyat yang sangat menjanjikan. Menurut kalkulasi Dinas Pertanian, petani dengan 2 hektare sawit mandiri bisa berpenghasilan Rp12 juta per bulan. Namun, tanpa anggaran untuk bibit unggul, pendampingan teknis, dan pembukaan jalan usaha tani, masyarakat diprediksi akan tetap terjebak menjadi buruh upahan dengan pendapatan sebatas UMP.

BACA JUGA:

Wabup Kubar: Bangun Kebun Tanpa Jalan Keluar Itu Sulit

Kini, bola panas berada di tangan tim perencana anggaran daerah. Masyarakat menanti apakah RKPD Kabupaten Kutai Barat mendatang benar-benar akan memberikan "lompatan" anggaran bagi sektor pertanian, atau tetap menempatkannya sebagai urusan pilihan di bawah bayang-bayang sektor pertambangan dan infrastruktur lain.