RRI.CO.ID, Sendawar – Kepala Dinas Pertanian kabupaten Kutai Barat (Kubar), Stepanus Alexander Samson, menyebut kepemilikan kebun sawit mandiri oleh masyarakat sebagai solusi jitu pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa petani yang mengelola minimal dua hektare lahan secara mandiri mampu meraup penghasilan jauh di atas Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Berdasarkan perhitungan teknis, Stepanus memaparkan bahwa dengan kepemilikan dua hektare sawit dan asumsi harga Tandan Buah Segar (TBS) sebesar Rp3.000 per kilogram, seorang petani bisa mendapatkan penghasilan bersih sekitar Rp12 juta per bulan.

"Jika masyarakat hanya bekerja sebagai buruh perusahaan, nasib mereka terbatas pada upah UMP atau UMK yang berkisar Rp4,5 juta. Namun, seperti yang disampaikan Bapak Wakil Bupati, jika punya dua hektare saja, hasil bersihnya bisa Rp6 juta per hektare. Ini sudah jauh di atas standar upah minimum," ujar Stepanus dalam forum koordinasi RKPD di Sendawar, Senin, 19 Januari 2026.

BACA JUGA:

Kurangi Ketergantungan Tambang, Wabup Kubar Dorong Kembangkan Sektor Pertanian

Stepanus menyoroti adanya ketimpangan penguasaan sektor sawit di Kutai Barat saat ini. Data Dinas Pertanian menunjukkan bahwa sekitar 93 persen industri sawit (CPO) dikuasai oleh perusahaan besar, sementara porsi sawit rakyat atau petani mandiri hanya tersisa 7 persen. Kondisi inilah yang dinilai menjadi penyebab angka kemiskinan tetap tinggi meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian meningkat.

"Kami mendorong penambahan luasan kebun sawit rakyat agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton atau buruh di industri CPO. Sawit memiliki masa panen yang panjang, antara 20 hingga 25 tahun, sehingga bisa menjamin penghasilan terus-menerus bagi kesejahteraan keluarga," katanya.

BACA JUGA:

Angka Kemiskinan Kutai Barat Relatif Tinggi, Ini Penyebabnya

Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan sawit rakyat sangat bergantung pada dua hal, yaitu dukungan anggaran dan infrastruktur. Ia berharap ada kolaborasi lintas sektor untuk membangun jalan akses perkebunan agar petani mandiri tidak kesulitan mengangkut hasil panennya.

Melalui program Dinas Pertanian Kutai Barat, pemerintah berkomitmen untuk terus mendampingi petani mandiri dalam hal perawatan kebun agar produktivitas tetap tinggi dan mampu menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan di Kutai Barat.