RRI.CO.ID, Sendawar – Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur, tengah menghadapi tantangan ekonomi yang kontradiktif. Khusus di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, meski angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tercatat tinggi, angka kemiskinan masyarakat belum menunjukkan penurunan signifikan.
Fenomena ini memicu Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk mendorong perluasan kepemilikan sawit rakyat, kakao dan perkebunan rakyat serta perikanan sebagai strategi pemerataan kesejahteraan.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kutai Barat mempertegas kondisi tersebut. Struktur perekonomian Kubar hingga tahun 2024 masih didominasi oleh lapangan usaha berbasis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sektor Pertambangan dan Penggalian (khususnya batu bara) memberikan kontribusi terbesar mencapai 43,84 persen.
Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menempati posisi kedua dengan kontribusi sebesar 14,88 persen. Meski menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir yang didorong oleh perluasan areal sawit, ketergantungan pada sumber daya alam tetap menjadi catatan kritis bagi keberlanjutan ekonomi daerah.
BACA JUGA:
Ketergantungan Sektor Tambang Dinilai Hambat Transformasi Ekonomi Kubar
Kepala Dinas Pertanian Kubar, Stepanus Alexander Samson, membeberkan bahwa "kue ekonomi" dari sektor unggulan seperti sawit belum dinikmati secara merata oleh warga. Ia mengungkapkan, saat ini 93 persen produksi kelapa sawit di Kubar dikuasai oleh perusahaan besar (korporasi), sementara porsi sawit rakyat atau petani mandiri hanya sebesar 7 persen.
"Persoalannya adalah pada 'pemainnya'. Jika masyarakat hanya bekerja sebagai buruh, maka nasib mereka sebatas upah minimum. Kondisi inilah yang membuat PDRB kita terlihat tinggi secara angka, namun angka kemiskinan tetap ada karena keuntungan besar hanya berputar di korporasi," kata Stepanus dalam forum diskusi RKDP di Sendawar, Senin 19 Januari 2026.
Perbandingan Peran PDRB Kabupaten Kutai Barat menurut lapangan usaha hingga tahun 2024. Sumber: BPS Kutai Barat.
Menanggapi data BPS yang menunjukkan struktur ekonomi Kubar tidak mengalami pergeseran signifikan selama periode 2020-2024, Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, menegaskan pentingnya memperkuat sektor yang dapat diperbarui (renewable). Mengingat sekitar 77 persen penduduk Kubar menggantungkan hidup di sektor pertanian, penguatan akses kepemilikan lahan bagi warga menjadi hal yang mendesak.
"Kita harus sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan langsung oleh mayoritas masyarakat. Jika setiap keluarga petani mandiri bisa memiliki minimal 1-2 hektare sawit sendiri, jaminan ekonomi mereka akan jauh lebih baik dibandingkan hanya menjadi buruh upahan," ucap Nanang.
BACA JUGA:
Angka Kemiskinan Kutai Barat Relatif Tinggi, Ini Penyebabnya
Mantan Kadis Pertanian Kubar ini menambahkan bahwa fokus pemerintah ke depan adalah memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengelola sektor non-tambang. Hal ini bertujuan untuk memitigasi risiko ketergantungan pada sektor galian yang suatu saat akan habis.
"Sektor galian atau batu bara itu barang yang bisa habis. Oleh sebab itu, kita harus sepakat sektor di luar pertambangan, seperti pertanian dan perikanan, harus betul-betul kita dorong agar berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat," ujarnya.
BACA JUGA:
Bupati Kutai Barat Ajak Sektor Swasta Bersinergi Entaskan Kemiskinan
Sebagai langkah nyata, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pertanian berkomitmen untuk meningkatkan dukungan anggaran dan pembangunan infrastruktur akses kebun. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan daya tawar petani mandiri, sehingga pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor pertanian benar-benar inklusif dan efektif menekan angka kemiskinan di Kutai Barat.