RRI.CO.ID, Sendawar – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Presidium Dewan Adat (PDA) Kabupaten Kutai Barat menjadi penanda bangkitnya kembali lembaga adat yang sempat vakum hampir satu dekade. Setelah lama tidak berjalan optimal, organisasi yang menaungi berbagai etnis di Kutai Barat itu kini kembali aktif dengan dukungan pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat.

Momentum kebangkitan tersebut ditndai dengan peresmian kantor baru serta peringatan HUT ke-25 di Kompleks Lamin Taman Budaya Sendawar, Barong Tongkok, Selasa 21 Juli 2026.

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kelembagaan adat sebagai mitra strategis pembangunan. Menurutnya, PDA memiliki peran penting menjaga adat dan budaya, mempererat persatuan masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya keharmonisan di tengah keberagaman.

"Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berkomitmen memperkuat kelembagaan adat melalui pelestarian budaya, pembinaan kepada para kepala adat, serta penguatan sinergi agar nilai-nilai adat tetap relevan dengan perkembangan zaman," ujarnya.

Komitmen itu disambut Ketua Presidium Dewan Adat Kutai Barat, Yurang. Ia mengaku perjalanan organisasi tidak selalu berjalan mulus. Selama hampir 10 tahun, PDA mengalami masa vakum sehingga berbagai program kelembagaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Presidium Dewan Adat sempat mengalami sakit sekitar 10 tahun. Kini kami bersyukur organisasi ini mulai hidup kembali. Terima kasih kepada Bupati Frederick Edwin dan Ismail Thomas yang telah membantu menghidupkan kembali PDA," katanya.

Yurang menegaskan, PDA bukan hanya lembaga penyelesaian sengketa adat, tetapi juga rumah bersama yang menaungi enam etnis utama di Kutai Barat, yakni Tonyoi, Benuaq, Bahau, Oheng, Kenyah, dan Melayu, sekaligus mengakomodasi berbagai suku lain yang hidup berdampingan di daerah tersebut.

Selain menangani persoalan hukum adat, PDA juga berperan melestarikan seni budaya, bahasa daerah, memperkuat toleransi, hingga menjaga nilai-nilai kearifan lokal agar tetap diwariskan kepada generasi muda.

"Kami ingin Presidium Dewan Adat menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat adat dan terus berkontribusi menjaga persatuan, melestarikan budaya, serta mendukung pembangunan daerah," ujar Yurang.

Kebangkitan PDA juga mengingatkan kembali pada sejarah berdirinya lembaga tersebut. Mantan Bupati Kutai Barat periode 2006–2016, Ismail Thomas, mengatakan gagasan pembentukan Presidium Dewan Adat lahir pada masa pemerintahan Bupati Rama Asia saat dirinya menjabat Wakil Bupati. Tujuannya sederhana, yakni menyatukan seluruh etnis dalam satu wadah untuk memperkuat persatuan.

"Saya mengusulkan agar dibentuk Presidium Dewan Adat supaya seluruh etnis di Kutai Barat memiliki rumah bersama. Enam etnis utama akhirnya terwakili dalam satu lembaga," ujarnya.

Menurut Thomas, semangat persatuan itu diwujudkan melalui pembangunan enam Lamin Etnis di kawasan Taman Budaya Sendawar sebagai simbol keberagaman yang hidup berdampingan secara harmonis. Baginya, PDA tidak hanya menjaga adat istiadat, tetapi juga menjadi benteng toleransi di Kabupaten Kutai Barat.

"Toleransi harus terus dipertahankan. Dari kebersamaan enam etnis inilah kita menunjukkan bahwa masyarakat Kutai Barat mampu hidup rukun dalam keberagaman," katanya.

Memasuki usia seperempat abad, kebangkitan Presidium Dewan Adat diharapkan menjadi awal penguatan kembali peran lembaga adat dalam menjaga persatuan, melestarikan budaya, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, dan beradat.