Yurang: Kantor Baru PDA Jadi Rumah Pelayanan dan Keadilan bagi Seluruh Masyarakat

RRI.CO.ID, Sendawar – Ketua Presidium Dewan Adat (PDA) Kabupaten Kutai Barat, Yurang, menegaskan komitmen lembaganya untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat pasca-peresmian kantor sekretariat baru di kompleks Taman Budaya Sendawar (TBS), Jumat 19 Juni 2026.

Ia memastikan bahwa kantor tersebut akan menjadi pusat pelayanan dan ruang mencari keadilan bagi siapa saja.

"Kantor ini adalah rumah tempat kami bermusyawarah, rumah tempat kami menjaga adat, rumah tempat kami melayani masyarakat, dan rumah tempat kami merawat warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman," kata Yurang.

Yurang menjelaskan kehadiran kantor ini menjawab keresahan masyarakat yang selama ini sering kebingungan saat mencari sekretariat PDA. Dengan adanya "rumah" yang jelas, koordinasi mengenai persoalan sosial dan hukum adat dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan transparan.

Yurang menegaskan Presidium Dewan Adat terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin berkonsultasi atau menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan adat maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

"Saya tegaskan, kami siap menerima keluhan apa pun dari masyarakat. Baik dari suku apa pun, agama apa pun, silakan datang ke Presidium Dewan Adat, pintu kami terbuka untuk semua," ujarnya.

Ia menambahkan, kantor baru tersebut akan mendukung pelaksanaan berbagai program kerja lembaga adat. Saat ini PDA memiliki lima bidang, mulai dari hukum adat, seni dan budaya, upacara adat, hingga administrasi dan pemetaan wilayah adat.

Selain itu, PDA juga tengah menyiapkan Simposium Adat yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Kegiatan itu akan mempertemukan tokoh-tokoh adat dari enam etnis utama di Kutai Barat untuk membahas dan merumuskan ketentuan adat yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan peraturan daerah.

Tak hanya itu, PDA berencana menggelar ‘Pasar Tradisional Jadul’ dan Pentas Seni Budaya mulai Juli 2026 di kawasan TBS. Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh suku yang ada di Kutai Barat sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat.

Yurang berharap keberadaan kantor baru ini semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat dalam menjaga adat istiadat, mempererat persatuan, serta mendukung pembangunan Kutai Barat yang tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal.

Sejalan dengan semangat tersebut, Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap peran PDA. Menurut Bupati, kehadiran sekretariat ini merupakan momentum penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah dan lembaga adat dalam mengawal pembangunan berbasis kearifan lokal.

"Sekretariat ini harus menjadi pusat koordinasi yang efektif, tempat kita menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan melalui pendekatan adat yang adil, serta menjadi wadah pembinaan generasi muda agar tetap mencintai warisan leluhurnya," ucap Edwin.

Lebih lanjut, Bupati berharap kantor ini tidak sekadar menjadi bangunan fisik, melainkan pusat koordinasi yang efektif. Ia mengajak pengurus PDA untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah demi mewujudkan Kutai Barat yang tidak hanya maju dan berdaya saing, tetapi juga tetap memegang teguh identitas adat dan budaya yang luhur.

"Ketika adat dan pemerintah berjalan beriringan, maka pembangunan akan memiliki arah yang jelas, dan masyarakat akan memiliki pegangan yang kokoh untuk mencapai kesejahteraan," katanya.