Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Yoyok: Jangan Tukar Suara Pilkades dengan Uang

RRI.CO.ID, Pekalongan – Amplop dan politik uang kembali menjadi perhatian di tengah tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di sejumlah wilayah Pantura Jawa Tengah. Anggota MPR RI Yoyok Riyo Sudibyo meminta masyarakat tidak menjadikan kondisi ekonomi yang sulit sebagai alasan untuk menukar hak pilih dengan uang atau pemberian dari calon kepala desa.

Pesan tersebut disampaikan Yoyok saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah X di Joglo Syekh Abdul Qodir Al Jilani, Jalan Seruni Utara, Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Rabu, 16 September 2026.

Kegiatan tersebut diikuti warga dari wilayah Dapil Jateng X yang meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan. "Momentum sosialisasi tidak hanya dimanfaatkan untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kualitas demokrasi di tengah perhelatan politik tingkat desa," ujarnya.

Yoyok mengatakan, kondisi masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai kesulitan. Persoalan ekonomi, kondisi sosial hingga bencana yang terjadi di berbagai daerah membuat masyarakat membutuhkan kekuatan bersama untuk saling menopang.

Menurutnya, situasi sulit justru harus menjadi momentum untuk kembali menghidupkan semangat gotong royong. Ia mengingatkan bahwa gotong royong merupakan salah satu nilai yang sejak lama menjadi kekuatan masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan.

“Cikal bakal orang Indonesia ini adalah gotong royong. Di tengah kondisi yang banyak bencana dan ekonomi masih kurang baik, masyarakat harus saling menjaga dan meningkatkan kembali jiwa gotong royong,” kata Yoyok.

Pesan gotong royong tersebut kemudian ia kaitkan dengan pelaksanaan Pilkades. Yoyok mengingatkan masyarakat agar tidak kehilangan pertimbangan rasional hanya karena kondisi ekonomi atau iming-iming pemberian menjelang pemungutan suara.

Menurutnya, masyarakat harus mampu melihat calon pemimpin berdasarkan kemampuan, rekam jejak dan komitmennya terhadap kepentingan warga. Pemberian uang sesaat, kata dia, tidak seharusnya menjadi dasar seseorang menentukan pilihan untuk kepemimpinan desa selama beberapa tahun ke depan.

“Jangan tergiur amplop money politics. Masyarakat harus lebih bijak dan pintar memilih pemimpin,” tegasnya.

Peringatan mengenai politik uang tersebut menjadi relevan di tengah tahapan Pilkades serentak. Yoyok meminta masyarakat tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan dampak pilihan politiknya terhadap arah pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa.

Ia menilai demokrasi di tingkat desa harus dijaga bersama. Perbedaan pilihan politik jangan sampai berubah menjadi konflik atau memutus hubungan antarwarga. Sebaliknya, Pilkades harus menjadi ruang bagi masyarakat menggunakan hak politik secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga persatuan.

Yoyok juga menegaskan bahwa nilai-nilai Empat Pilar MPR RI tidak cukup hanya dipahami sebagai materi sosialisasi. Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, menurutnya, harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk ketika warga menghadapi momentum politik di tingkat desa.

Ia berharap masyarakat semakin kritis dalam menentukan pilihan dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan jangka pendek. Terlebih, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dapat membuat masyarakat rentan terhadap berbagai bentuk bujukan politik.

Respons positif disampaikan Warga Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Wandi. Ia menilai sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan menjadi penting karena nilai-nilai kebangsaan dinilai perlu terus diperkuat, terutama ketika masyarakat memasuki momentum politik di tingkat desa.

Menurut Wandi, masyarakat perlu memiliki pegangan agar tidak mudah tergoda politik uang maupun praktik yang kerap disebut sebagai “serangan fajar”. Ia berharap pemahaman mengenai nilai Pancasila dan konstitusi dapat menjadi bekal masyarakat dalam menentukan pilihan secara lebih sadar.

“Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini, harapannya bisa menjadi penguat agar masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila, UUD 45 dalam kehidupan berpolitik,” terang Wandi.

Di tengah kesulitan ekonomi, ia justru mengajak masyarakat kembali pada kekuatan yang menjadi bagian dari karakter bangsa, saling menjaga, bersatu dan bergotong royong.