RRI.CO.ID, Semarang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengintensifkan sosialisasi kepemiluan di 16 kelurahan yang mencatat tingkat partisipasi pemilih rendah pada Pilkada 2024. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu berikutnya.

Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini, mengatakan sosialisasi tidak hanya menyasar wilayah dengan partisipasi rendah, tetapi juga kelompok rentan, lansia, perempuan, pemilih pemula, hingga pelajar di sekolah-sekolah. Menurutnya, pendidikan kepemiluan menjadi kunci untuk membangun budaya demokrasi yang lebih baik.

"Kegiatan sosialisasi memang terlebih dulu diadakan di 16 kelurahan di masing-masing kecamatan yang dimulai sejak pada bulan Mei lalu, melalui program road show KPU yang dijadwalkan akan berakhir pada September mendatang," katanya kepada awak media, Kamis, 23 Juli 2026.

Ahmad Zaini menjelaskan program pendidikan kepemiluan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam pemilu dan memilih pemimpin yang berkualitas.

Anggota KPU Kota Semarang, Novi Maria Ulfa menambahkan, dari hasil Pilkada 2024 memang diketahui ada 16 kelurahan yang paling rendah partisipasinya, misalnya di Kelurahan Kembangsari. "Sebelumnya, baru-baru ini juga kami kunjungi dannlakukan sosialisasi pada Selasa 21 Juli 2026 di kelurahan Pleburan, kecamatan Semarang Selatan,"ujarnya.

Selain road show di tingkat kelurahan, KPU Kota Semarang juga menjalankan program KPU Goes to School dengan mengunjungi enam sekolah. Dalam kegiatan tersebut, KPU melibatkan akademisi dan dosen untuk memberikan pemahaman mengenai kepemiluan kepada para pelajar sebagai pemilih pemula.

Melalui berbagai program tersebut, KPU Kota Semarang tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih, tetapi juga meningkatkan literasi kepemiluan, mengajak masyarakat bijak bermedia sosial, serta menangkal hoaks dan disinformasi. Upaya ini diharapkan dapat membangun partisipasi aktif masyarakat sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.