RRI.CO.ID, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong keseimbangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa Tengah agar pertumbuhan daerah tidak berjalan timpang. Perbedaan karakteristik dan tantangan di masing-masing kawasan dinilai membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih merata dan sesuai kebutuhan wilayah.

Komitmen itu dibahas dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin, 18 Mei 2026. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah pembangunan yang lebih inklusif.

Menurut Luthfi, pembangunan tidak bisa hanya dirancang dari tingkat atas tanpa mendengar kebutuhan riil daerah. Karena itu, masukan dari kabupaten dan kota dipandang penting agar kebijakan pembangunan dapat menjawab persoalan di lapangan.

“Kenapa Jawa Tengah harus kita rembug dan harus kita bicarakan, agar ini nanti menjadi policy bersama. Sehingga dalam membangun Provinsi Jawa Tengah bisa setarikan napas, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan dalam rangka mengintegrasikan dengan pemerintah pusat,” kata Luthfi.

Ia menjelaskan, wilayah utara dan selatan Jawa Tengah memiliki tantangan berbeda yang perlu dipetakan secara tepat. Pemerintah provinsi ingin memastikan pembangunan tidak terpusat di satu wilayah, melainkan mampu mendorong kemajuan secara seimbang.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Arinugroho menilai wilayah selatan memiliki potensi besar di sektor pangan, energi, pariwisata, hingga ekonomi syariah. Namun, kawasan tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan tingginya angka kemiskinan di sejumlah daerah.

Karena itu, DPRD mengapresiasi penyelenggaraan Rembug Pembangunan sebagai forum sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Penyelarasan tersebut dinilai penting agar pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Atas nama DPRD, penghargaan setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan pagi ini,” kata Setya Arinugroho. Menurutnya, komunikasi antarpemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan daerah.

Setya menyebut pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah menunjukkan kemajuan cukup baik, bahkan tingkat kemantapan jalan mencapai sekitar 97 persen. Meski begitu, perhatian terhadap wilayah selatan tetap diperlukan karena tantangan sosial ekonomi masih cukup besar.

Pengembangan sektor wisata dan ekonomi syariah disebut dapat menjadi salah satu strategi untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di wilayah selatan. Potensi lokal yang dimiliki daerah perlu dioptimalkan agar mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

DPRD Jawa Tengah berharap pembangunan di wilayah selatan dan utara dapat berjalan lebih seimbang pada tahun-tahun mendatang. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, DPRD, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci mewujudkan pemerataan pembangunan.

“DPRD Jateng berharap ada keseimbangan Jawa Tengah selatan dan utara. Ini adalah upaya kita bersama. Semoga kita betul-betul bisa menjalankan ngopeni dan ngelakoni,” katanya.