RRI.CO.ID, Semarang - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Tengah yang terseret kasus dugaan korupsi. Peristiwa ini terjadi setelah sebelumnya Bupati Pati dan Bupati Pekalongan lebih dulu terjerat kasus serupa.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan keprihatinannya atas kembali terjadinya OTT terhadap kepala daerah di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa pentingnya integritas bagi kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) telah berulang kali ia tekankan.

“Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Sabtu 14 Maret 2026. Jabatan publik harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.

Menurut Luthfi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini telah melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi. Salah satunya melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberikan pengarahan kepada kepala daerah hingga anggota DPRD.

Kerja sama tersebut dilakukan melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK. Melalui program ini, para pejabat daerah diingatkan agar menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Ia menambahkan, peringatan juga telah disampaikan saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Pada kesempatan itu seluruh pejabat daerah diingatkan agar tidak melakukan penyimpangan anggaran maupun pelanggaran hukum.

Terkait proses hukum terhadap Bupati Cilacap, Luthfi menegaskan pihaknya menghormati langkah yang dilakukan KPK. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga antirasuah.

Di sisi lain, ia berharap peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik di Jawa Tengah. Baik bupati, wali kota, wakil kepala daerah, maupun ASN diminta memperkuat komitmen terhadap integritas.

“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya di mulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan,” tandasnya.

Luthfi menegaskan integritas harus tercermin dalam tindakan nyata, yakni tidak menyalahgunakan kewenangan dan tidak melanggar hukum. Dengan demikian, birokrasi dapat berjalan secara bersih dan profesional.

“Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN-nya,” lanjutnya. Ia menilai prinsip tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terlebih saat ini pemerintah daerah sedang mempersiapkan layanan untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026.