RRI.CO.ID, Sampang - Ambisi pemerintah menjadikan seluruh Rumah Potong Unggas (RPU) di Kabupaten Sampang bersertifikat halal kini berada di ujung tanduk. Hingga mendekati tenggat Oktober 2026, tak satu pun pelaku usaha yang mengurus sertifikasi tersebut.
Program yang seharusnya menjadi jaminan keamanan dan kepercayaan konsumen itu justru tersendat di lapangan. Biaya yang dinilai tinggi menjadi tembok besar yang sulit ditembus para pelaku usaha.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta-KP) Sampang mengakui, berbagai upaya sosialisasi sudah dilakukan. Namun, hasilnya jauh dari harapan.
Kepala Bidang Peternakan Disperta-KP Sampang, Arif Rahman Hakim, menyebut selain biaya, syarat teknis juga membuat pelaku usaha berpikir dua kali.
“Tempat pemotongan harus layak, peralatan harus memenuhi standar. Itu semua butuh biaya tambahan,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Di sisi lain, fakta di lapangan justru memperlihatkan sikap abai para pelaku usaha. Di salah satu kecamatan, lima RPU masih bebas beroperasi tanpa sertifikasi halal.
Mereka bahkan mengaku tidak merasa terdesak untuk mengurus izin tersebut karena usaha tetap berjalan normal tanpa hambatan. Sebagian pelaku usaha terang-terangan menyatakan hanya akan mengurus sertifikasi jika seluruh biaya ditanggung pemerintah.
Situasi ini memperlihatkan jurang antara regulasi dan realita di lapangan yang semakin lebar. Ironisnya, keterbatasan anggaran pemerintah daerah membuat dorongan percepatan program semakin melemah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....