RRI.CO.ID, Pamekasan - Dalam konteks ekonomi, kebijakan WFH memiliki implikasi yang kompleks. Dari perspektif makro, pengurangan konsumsi BBM dapat membantu menjaga stabilitas neraca energi nasional, terutama dalam situasi global yang tidak menentu akibat konflik geopolitik.

"Hal ini berpotensi menahan laju inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga energi, sehingga memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian," ucap Guru Besar UIN Madura Achmad Muhlis menanggapi rencana kebijakan WFH, Selasa 31 Maret 2026.

Namun, dari perspektif mikro, WFH juga dapat memengaruhi sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti transportasi, kuliner, dan usaha kecil yang bergantung pada mobilitas pekerja. Dengan demikian, kebijakan ini menciptakan redistribusi aktivitas ekonomi yang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Dalam kerangka ketahanan nasional, kebijakan WFH dapat dipahami sebagai strategi mitigasi risiko.

Ketergantungan pada energi fosil yang rentan terhadap gejolak global, ujar Direktur Utama IBS PKMKK itu, menuntut negara untuk mencari cara-cara adaptif dalam mengelola konsumsi energi. Dengan mengurangi mobilitas harian jutaan pekerja, negara secara tidak langsung memperkuat ketahanan energinya. Dalam situasi konflik global yang berpotensi meluas, langkah ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional, karena ketersediaan energi merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga fungsi-fungsi vital negara.

Namun demikian, keberhasilan kebijakan WFH tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kesiapan budaya dan infrastruktur. Secara sosiologis, masyarakat yang terbiasa dengan pola kerja konvensional mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem kerja jarak jauh.

“Kepercayaan antara pemberi kerja dan pekerja menjadi faktor penting dalam memastikan produktivitas tetap terjaga. Selain itu, kesenjangan akses terhadap teknologi digital dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki fasilitas memadai.Kebijakan ini juga dapat membentuk cara pandang baru terhadap kerja dan produktivitas,” katanya, mengakhiri.