RRI.CO.ID, Bangkalan – Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan regulasi terbaru terkait penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kategori balita (B3). Seluruh balita calon penerima manfaat kini diwajibkan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar resmi.

Katua Satuan Tugas (Satgas) MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, menjelaskan aturan baru ini diberlakukan guna meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi data penerima di lapangan.

"Kalau sebelumnya pokoknya balita di bawah lima tahun bisa diberikan, sekarang regulasi dari BGN lebih tertib. Jika tidak ber-NIK, sudah tidak boleh diberikan lagi," ujar Bambang. Rabu, 5 Agustus 2026.

Ia tidak memungkiri bahwa di lapangan masih dijumpai kendala administrasi, seperti orang tua yang belum sempat mengurus Kartu Keluarga (KK) atau Akta Kelahiran bagi bayi yang baru lahir. Namun, Satgas menegaskan aturan BGN saat ini mewajibkan kepemilikan NIK tanpa terkecuali.

"Aturannya anak itu sudah terdaftar dan memiliki NIK resmi," ucapnya.

Di samping pengetatan aturan administrasi, Satgas MBG Bangkalan juga gencar melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) ke sejumlah dapur penyedia makanan serta sekolah-sekolah pasca-masa libur kenaikan kelas.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan standar kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan tetap terjaga. Berdasarkan pemantauan variasi menu yang disajikan kini dinilai lebih menarik dan disukai anak-anak.

"Dapur-dapur penyedia sudah mulai berbenah, baik dari segi kebersihan maupun pelayanan. Menunya juga sudah beda dan lebih bervariasi. Satgas akan terus mengevaluasi secara berkala agar variasi menu tidak membuat anak-anak bosan," ujar Bambang.