RRI.CO.ID, Samarinda – Target fiskal Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2026 dinilai masih realistis meski realisasi pendapatan negara pada Januari menunjukkan penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun, sejumlah faktor dinilai masih dapat mendorong kinerja fiskal sepanjang tahun.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim, Edih Mulyadi, dalam konferensi pers pada Jumat, 27 Februari 2026.

Ia mengatakan, hingga Januari tahun ini pendapatan negara di Kaltim tercatat sekitar Rp1,5 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding Januari 2025 yang mencapai sekitar Rp2,9 triliun.

“Dari sisi pendapatan, sampai Januari 2026 penerimaan negara di Kaltim sekitar Rp1,5 triliun. Sementara pada Januari 2025 mencapai sekitar Rp2,9 triliun, sehingga kondisi ini memang perlu diwaspadai,” ujarnya.

Edih menjelaskan, penerimaan negara di Kaltim sangat dipengaruhi oleh harga komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit. Jika harga maupun volumenya menurun, dampaknya langsung terasa pada penerimaan negara.

Meski demikian, ia menilai target fiskal Kaltim pada 2026 masih cukup realistis. Salah satu faktor yang dapat mendorong penerimaan adalah perubahan mekanisme pembayaran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan perubahan tersebut, penerimaan pajak dari proyek konstruksi diharapkan dapat memberikan tambahan bagi pendapatan negara di daerah.

“Sejak Januari 2026 pembayaran proyek-proyek IKN tidak lagi dilakukan oleh KPPN di Jakarta, tetapi melalui KPPN Balikpapan. Artinya pajak-pajak yang berkaitan dengan konstruksi akan dipungut di Kalimantan Timur,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan penyerapan anggaran sejak awal tahun. Edih menuturkan, penyerapan yang lebih cepat, dampaknya terhadap perekonomian juga lebih cepat terasa.

Sementara itu, dari sisi belanja negara, realisasinya juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Porsi belanja negara terhadap perekonomian daerah tercatat sekitar 7,58 persen, lebih tinggi dibanding tahun lalu yang sekitar 5,57 persen.

"Jadi cukup optimis dari sisi belanja, apalagi nanti ada gaji ke-13, artinya ada percepatan pengeluaran pemerintah di situ, walaupun kita belum tahu juga kita akan tunggu bagaimana nanti kebijakannya," ujar Edih.

Dengan berbagai faktor tersebut, target fiskal Kalimantan Timur pada 2026 dinilai masih realistis untuk dicapai.