RRI.CO.ID, Samarinda - Pengelolaan sumur migas tua dan idle dinilai menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekonomi daerah Kalimantan Timur. Hal ini mengemuka dalam Temu Bisnis “Sinergi Pengelolaan Sumur Migas Tua dan Idle untuk Kebangkitan Ekonomi Kaltim” yang dibuka Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, di Samarinda, Selasa 10 Februari 2026.

Seno Aji menegaskan sektor migas masih memegang peranan penting dalam struktur fiskal daerah. Pada 2026, sekitar 70 persen dana bagi hasil (DBH) Kalimantan Timur masih bersumber dari migas dan batu bara, sehingga optimalisasi sektor hulu menjadi kebutuhan mendesak.

Menurutnya, selama ini pengelolaan migas lebih banyak bertumpu pada sektor hilir yang relatif aman dan menarik bagi investor. Sebaliknya, sektor hulu migas masih minim peminat karena berisiko tinggi dan membutuhkan modal besar, termasuk pada pengelolaan sumur tua dan sumur idle.

Melalui sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, pemerintah membuka ruang kerja sama yang lebih fleksibel agar potensi sumur tua dan idle dapat dikelola secara produktif dan legal. Regulasi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi di sektor hulu migas.

Seno Aji menilai peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk koperasi dan badan usaha milik desa. "Dengan skema kerja sama yang tepat, pengelolaan sumur tua tidak hanya meningkatkan produksi migas, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal," katanya dilansir dari laman kaltimprov.go.id.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kaltim mendorong Perusahaan Daerah Migas Mandiri Pratama (Perusda MMP) agar mendapat porsi lebih besar dalam pengelolaan migas daerah. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Forum yang digelar SKK Migas bersama insan pers ini juga menjadi ruang dialog lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, regulator, pelaku usaha, hingga media. Sinergi tersebut diharapkan mempercepat pemahaman publik sekaligus mendorong pengelolaan migas yang transparan, produktif, dan berpihak pada kepentingan daerah.