Aceh Perkuat Wisata Ramah Muslim

RRI.CO.ID, Sabang – Pemerintah Aceh terus memperkuat pengembangan sektor pariwisata dengan mengusung konsep wisata ramah muslim (Muslim-friendly tourism), menggantikan penyebutan wisata syariah yang selama ini lebih dikenal. Perubahan pendekatan tersebut diharapkan mampu memperluas daya tarik Aceh sebagai destinasi wisata yang inklusif, kompetitif, dan berkelas internasional tanpa menghilangkan identitas daerah yang menerapkan syariat Islam.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Ismail, S.Pd., dalam dialog khusus Banda Aceh Menyapa, Senin, 22 Juni 2026.

Ismail mengatakan, pengembangan pariwisata Aceh dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berbagai regulasi daerah yang telah diterapkan menjadi fondasi kuat dalam mendukung terwujudnya ekosistem wisata ramah muslim yang berkualitas.

"Pengembangan pariwisata Aceh sangat signifikan. Saat ini kita sudah mengarah pada wisata ramah muslim, sejalan dengan visi Aceh sebagai destinasi wisata internasional," ujarnya.

Menurutnya, konsep wisata ramah muslim tidak hanya menitikberatkan pada penerapan syariat Islam, tetapi juga menghadirkan layanan yang nyaman bagi wisatawan muslim, seperti kemudahan memperoleh makanan halal, tersedianya fasilitas ibadah, serta lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya dan agama.

Ia menjelaskan, Aceh memiliki sejumlah regulasi yang mendukung pengembangan sektor tersebut, di antaranya qanun tentang pelaksanaan syariat Islam, qanun mengenai khalwat dan maisir, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Regulasi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan wisatawan terhadap destinasi di Aceh.

Selain didukung regulasi, Ismail menyebut berbagai prestasi yang diraih Aceh dalam ajang wisata halal tingkat nasional turut memperkuat citra daerah sebagai salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Meski demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah menjaga konsistensi penerapan standar pelayanan di seluruh destinasi wisata.

Ia menegaskan, keberhasilan pengembangan wisata ramah muslim tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pelaku usaha, pengelola destinasi, komunitas, akademisi, media, serta masyarakat sebagai tuan rumah bagi para wisatawan.

"Tanpa dukungan masyarakat dan pelaku usaha, wisata ramah muslim tidak akan berjalan maksimal. Mari kita sambut setiap tamu dengan keramahan yang menjadi budaya masyarakat Aceh," katanya.

Ismail berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar pariwisata Aceh semakin berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Dengan kolaborasi yang baik, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.