RRI.CO.ID, Sabang – Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Aceh rampung dalam tiga tahun, atau hingga Desember 2028.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Dr. Safrizal ZA, mengatakan berakhirnya masa transisi darurat pada 30 Juli 2026 bukan berarti seluruh persoalan akibat bencana telah selesai.
Menurutnya, Aceh kini memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang berfokus pada pembangunan kembali berbagai fasilitas dan sarana yang rusak akibat bencana.
“Sekarang fase membangun ulang. Konstruksinya baru sekarang. Kalau konstruksi yang kemarin adalah konstruksi sementara,” kata Safrizal dalam Dialog Khusus Banda Aceh Menyapa RRI Banda Aceh, Kamis 6 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, selama masa tanggap darurat, pemerintah lebih memprioritaskan penyelamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan logistik, serta pembukaan akses menuju wilayah yang terisolasi.
Sejumlah akses menuju kawasan pegunungan yang sebelumnya terputus kini telah kembali terbuka, meski sebagian masih menggunakan konstruksi sementara, seperti jembatan Bailey dan jembatan Armco.
Safrizal menyebut rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sekitar 30 kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pihak swasta.
“Strategi kita adalah memperkuat kolaborasi karena pelaksanaannya paralel. Kata kuncinya kolaborasi dan koordinasi,” ujarnya.
Ia mengatakan pembangunan akan diprioritaskan pada kebutuhan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Hunian tetap menjadi salah satu prioritas utama, disusul konektivitas jalan dan jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pemulihan sektor ekonomi dan pertanian.
Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap dapat dipercepat agar masyarakat terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Safrizal juga meminta masyarakat turut mengawasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah, kata dia, akan mendorong transparansi agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pekerjaan di lapangan.
“Kami akan taruh dalam website dan multimedia Satgas kami supaya masyarakat ikut memonitor. Ini eranya sudah era transparansi,” katanya.
Ia menyebut sejumlah wilayah mendapat perhatian khusus karena mengalami dampak bencana cukup berat, di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
Safrizal menegaskan, keberhasilan pemulihan Aceh tidak hanya bergantung pada pemerintah. Dunia usaha dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mempercepat proses tersebut.
“Mari kita jadikan fase rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai momentum kebangkitan bersama,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....