RRI.CO.ID, Sabang: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Opini tersebut diberikan atas Laporan Keuangan BPKS Tahun Anggaran 2025. Informasi itu disampaikan dalam rilis yang diterima RRI, Jumat 31 Juli 2026.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Direktur Pemeriksaan V.B BPK RI, Arman Syifa, kepada Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen. Penyerahan berlangsung di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 16 Juli 2026.

Dalam rilis tersebut disebutkan, capaian opini WTP mencerminkan komitmen BPKS dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan juga disebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Pemeriksaan V.B BPK RI, Arman Syifa, mengatakan pemeriksaan Laporan Keuangan BPKS Tahun 2025 berlangsung selama sekitar 40 hari. Pemeriksaan mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Tim pemeriksa tidak menemukan adanya penyimpangan yang material terhadap penyajian laporan keuangan. Kami berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih BPKS ini dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang melalui komitmen yang berkelanjutan terhadap tata kelola yang baik,” ujar Arman.

Sementara itu, Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, mengapresiasi proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Ia menilai pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara profesional, objektif, dan independen.

“Alhamdulillah, kami bersyukur atas kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Capaian ini bukan semata-mata sebuah penghargaan, tetapi juga amanah yang harus terus kami jaga,” kata Iskandar.

Menurutnya, opini WTP menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BPKS untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. BPKS juga berkomitmen memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan pelayanan dalam mendukung pengembangan kawasan Sabang.

BPKS akan terus melakukan perbaikan pada sistem pengelolaan keuangan dan pengendalian internal. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pengelolaan anggaran.

Melalui capaian tersebut, BPKS menegaskan komitmen menjaga kepercayaan publik. Pengelolaan keuangan diharapkan tetap berjalan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.