RRI.CO.ID, Sabang – Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang menghadiri kegiatan Sinkronisasi Teknis Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Kuala Bubon, Provinsi Aceh, yang diselenggarakan Direktorat Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kegiatan berlangsung di Arch Hotel Bogor, sebagai tindak lanjut Surat Direktur Kenavigasian Nomor UM.209/11/12/DV-26 tentang menjadi narasumber dan Surat Nomor SM.109/05/08/DV-26 mengenai undangan sinkronisasi teknis penetapan alur-pelayaran masuk pelabuhan kuala bubon provinsi aceh.

Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang bersama tim surveyor mengikuti kegiatan tersebut secara luring. Forum juga diikuti peserta secara luring maupun daring yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Pushidrosal TNI AL, Forkopimda Provinsi Aceh, unsur maritim, pelaku industri pelayaran, para pimpinan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Distrik Navigasi Tipe A dan Tipe B, serta Kepala KSOP Meulaboh.

Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang, Dr. Capt. Tohara, M.M.Tr, mengatakan kegiatan tersebut menjadi forum penting untuk menyelaraskan berbagai aspek teknis dalam proses penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Kuala Bubon. Menurutnya, sinkronisasi lintas sektor diperlukan agar seluruh tahapan penetapan alur dapat berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi aspek keselamatan pelayaran.

"Melalui sinkronisasi teknis ini, kita ingin memastikan bahwa penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Kuala Bubon dilakukan berdasarkan kajian teknis yang komprehensif serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, alur pelayaran yang ditetapkan nantinya dapat memberikan jaminan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan efisiensi bagi pengguna jasa transportasi laut," ujar Dr. Capt. Tohara, Selasa 21 Juli 2026.

Ia menambahkan, penetapan alur pelayaran tidak hanya berorientasi pada keselamatan navigasi, tetapi juga mendukung kelancaran distribusi logistik dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir Aceh."Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi maritim, serta pelaku usaha pelayaran menjadi faktor penting dalam mempercepat proses penetapan alur tersebut," kata Capt Tohara.

Melalui kegiatan sinkronisasi ini diharapkan terbangun kesepahaman dan kolaborasi yang semakin kuat antarinstansi dalam mendukung percepatan penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Kuala Bubon. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pelayaran, memperlancar konektivitas transportasi laut, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Aceh.