Wali Kota Sabang Dorong Pejabat Aktif Bangun Jaringan ke Pusat

RRI.CO.ID, Sabang – Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Sabang untuk lebih proaktif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat guna mengamankan berbagai program pembangunan bagi daerah. Langkah tersebut dinilai penting menyusul kebijakan pemotongan anggaran yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Zulkifli, berkurangnya alokasi anggaran ke daerah menyebabkan sebagian besar sumber pembiayaan pembangunan kini terkonsentrasi di kementerian. Karena itu, kepala daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah tidak bisa lagi hanya menunggu program dari pusat, tetapi harus aktif melakukan pendekatan dan memperjuangkan kebutuhan daerah.

"Di Sabang, dengan adanya pemotongan anggaran di semua daerah, dipastikan anggaran itu akan bertumpuk di kementerian. Karena itu wali kota, wakil wali kota, sekda dan seluruh pejabat harus melakukan terobosan, harus melakukan pendekatan kepada teman-teman di kementerian," kata Zulkifli di Sabang, Jumat 5 Juni 2026.

Ia menilai Sabang memiliki modal yang cukup kuat untuk membangun jejaring dengan pemerintah pusat. Banyak aparatur dan pejabat daerah yang berasal dari perguruan tinggi ternama seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), maupun Universitas Gadjah Mada (UGM). Jaringan tersebut, menurutnya, perlu dimanfaatkan secara positif demi kepentingan pembangunan daerah.

Zulkifli mengungkapkan, pola pendekatan seperti itu selama ini telah dilakukannya, baik kepada kementerian maupun anggota DPR RI lintas partai. Ia menegaskan komunikasi yang dibangun tidak dibatasi oleh afiliasi politik, melainkan semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sabang.

"Saya selama ini melakukan pendekatan dengan anggota DPR RI dari PAN, PDIP, PKS, PKB dan semua partai. Jadi pendekatan itu perlu. Kemudian di kementerian, semua kementerian kita masuk, sehingga ke depan Sabang bisa mendapatkan lebih banyak program dari pusat," ujarnya.

Upaya tersebut, kata Zulkifli, mulai menunjukkan hasil nyata. Salah satunya melalui program pembangunan desa nelayan yang berhasil diperoleh Sabang. Dari program yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Aceh dengan nilai sekitar Rp30 miliar per desa nelayan, Sabang mendapatkan tiga lokasi sekaligus.

Selain itu, Sabang juga memperoleh bantuan pembangunan 100 unit rumah nelayan tipe 36 serta pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari aspirasi anggota DPR RI. Meski sejumlah program tersebut ditenderkan dan dikelola oleh pemerintah pusat di Jakarta, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Sabang.

"Artinya ada kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Sabang dengan pemerintah pusat. Banyak anggaran yang masuk ke Sabang walaupun proses tendernya dilakukan di Jakarta," ucap Zulkifli.