RRI.CO.ID, Sabang — Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang, Dr. Capt. Tohara, M.M.Tr., menghadiri Rapat Koordinasi Penegakan Hukum di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perhubungan Laut Provinsi Aceh. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Malahayati dan turut mengundang Subdit Gakkum Dit KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Muraya Hotel, Banda Aceh.

Dr. Capt. Tohara, M.M.Tr., mengatakan, Rapat koordinasi ini digelar sebagai bagian dari upaya mendukung implementasi kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sekaligus memperkuat koordinasi kewilayahan dalam penegakan hukum di sektor pelayaran. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah antar instansi penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan di wilayah perairan Aceh.

"Mengusung tema Peningkatan Kemampuan Petugas Penegakan Hukum, kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sinergi, serta pendalaman pemahaman teknis di antara petugas dan pemangku kepentingan terkait. Tema ini dinilai relevan dengan tantangan penegakan hukum maritim yang semakin kompleks," terang Capt. Tohara, Kamis 30 April 2026.

Dalam rangkaian kegiatan, para peserta menerima pemaparan materi dari sejumlah narasumber, di antaranya Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Korwas Polda Aceh, serta Kejaksaan Tinggi Aceh. "Materi yang disampaikan mencakup aspek teknis, regulasi, hingga strategi koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan," terangnya.

Selain sesi pemaparan, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif dan studi kasus. Melalui forum ini, peserta diharapkan dapat memperkuat pemahaman praktis serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai persoalan penegakan hukum di bidang pelayaran secara terpadu dan profesional.

Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang semakin solid antar Unit Penyelenggara Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Provinsi Aceh. Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran yang optimal, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola transportasi laut yang lebih baik di wilayah Perairan Aceh.