RRI.CO.ID, Sabang- Wacana penguatan kebijakan dan dukungan investasi dan pengelolaan Pelabuhan Bebas Sabang mendapat perhatian dari WALHI Aceh. Lembaga ini mengingatkan agar arah pembangunan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan, terutama ekosistem pesisir.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Aceh Ahmad Shalihin dalam kegiatan seminar dan lokakarya bertajuk “Refleksi Kepemimpinan Mualem - Dek Fad; Ancaman Kerusakan Ekologis dan Peluang Investasi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Pelabuhan Bebas Sabang” yang berlangsung di Aula Wali Kota Sabang, Selasa April 2026.

Ahmad menegaskan, investasi yang masuk ke Sabang harus memperhatikan daya dukung lingkungan agar tidak memicu dampak yang lebih luas di kemudian hari. Ia menilai arah pembangunan yang tidak terkendali berpotensi meningkatkan kerusakan ekologis.

Menurutnya, kondisi lingkungan di Aceh saat ini berada dalam tekanan serius. Ia menyebut model pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam kerap menimbulkan kerugian lebih besar dibanding manfaat ekonomi yang diperoleh terutama ketika terjadi bencana.

Dalam paparannya, WALHI Aceh menilai pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya maksimal. Ia menilai sejumlah aturan yang telah disusun belum dijalankan secara konsisten termasuk masih adanya penerbitan izin di tengah upaya penertiban aktivitas ilegal.

Selain itu, konflik agraria juga dinilai masih menjadi persoalan mendasar. Ketimpangan penguasaan lahan, kata dia, memicu gesekan antara perusahaan dan masyarakat khususnya di kawasan hutan dan perkebunan.

Ia juga menyinggung aktivitas legal yang belum diawasi secara maksimal. Menurutnya, kerusakan lingkungan tidak hanya dipicu aktivitas illegal tetapi juga kegiatan berizin yang tidak dikendalikan dengan baik.

“Masyarakat sipil hadir sebagai mitra kritis pemerintah. Kami menyampaikan solusi berbasis kajian lapangan agar pembangunan tidak mengabaikan masyarakat terdampak,” ujar Ahmad.

Lebih lanjut, ia mendorong perubahan orientasi pembangunan di Sabang dengan memperkuat sektor ekonomi berbasis potensi lokal, seperti perikanan, pertanian, dan ekonomi kreatif. Pendekatan tersebut dinilai lebih berkelanjutan sekaligus menjaga ekosistem pesisir.

Ahmad mendorong peninjauan kembali kebijakan tata ruang agar lebih berpijak pada prinsip keberlanjutan. Ia menilai integrasi antara kebijakan BPKS dan kebijakan daerah perlu diperkuat agar pengelolaan kawasan berjalan selaras.

Ia mengingatkan, penanganan bencana selama ini masih berfokus pada pembangunan fisik sementara upaya rehabilitasi lingkungan belum dilakukan secara maksimal.