Beban Subsidi Diperkirakan Turun, DPR Minta BBM Bersubsidi Tak Salah Sasaran

RRI.CO.ID, Sabang - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memproyeksikan beban subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 akan lebih ringan dibandingkan tahun 2026. Penurunan tekanan fiskal tersebut dipengaruhi oleh tren penurunan harga minyak dunia serta kebijakan efisiensi energi yang terus dikembangkan pemerintah.

Menurut Bambang, kondisi harga minyak dunia yang mulai melandai memberikan ruang bagi pemerintah dalam mengelola anggaran subsidi energi. Ia menyebut harga minyak mentah acuan Brent yang sebelumnya berada di atas 100 dolar Amerika Serikat per barel, kini bergerak di kisaran 70 dolar Amerika Serikat per barel.

"Mudah-mudahan dari turunnya harga minyak dunia, beban subsidi di tahun 2027 tidak seberat 2026. Tekanan terhadap APBN sudah jauh lebih ringan dan ini akan menjadi bagian dari asumsi makro untuk 2027," ujar Bambang sebagaimana dilansir Parlementaria, Selasa 30 Juni 2026.

Ia mengatakan, kebijakan energi nasional tidak hanya diarahkan untuk mengurangi beban anggaran, tetapi juga memperkuat ketahanan energi melalui berbagai langkah, termasuk pengembangan energi alternatif seperti implementasi bahan bakar nabati B50.

Bambang menegaskan, meski ruang fiskal diperkirakan lebih longgar, pemerintah tetap harus memastikan keberpihakan kepada masyarakat melalui subsidi energi tetap berjalan, khususnya untuk kebutuhan dasar seperti LPG 3 kilogram dan BBM bersubsidi.

"Kita tidak semata-mata melihat sisi fiskal, tetapi juga kebijakan. Kombinasi kebijakan pemerintah dan pengelolaan anggaran diharapkan membuat subsidi lebih ringan sekaligus tetap optimal melayani masyarakat," katanya.

Di sisi lain, Komisi XII DPR RI mendorong penguatan sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar manfaat subsidi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu langkah yang didorong adalah perluasan penggunaan sistem digitalisasi melalui barcode dalam pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Bambang menilai sistem digitalisasi dapat membantu pemerintah melakukan pemantauan distribusi sekaligus mencegah penyalahgunaan subsidi energi.

"Kita berharap barcode digunakan lebih luas sehingga penyaluran bisa diawasi dan subsidi benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kebijakan subsidi energi, terutama di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan ketahanan energi nasional.