RRI.CO.ID, Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan perlindungan sosial. Salah satunya melalui penerapan Perlinsos Digital yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran bantuan sosial secara digital.

Dinkominfo Kabupaten Banyumas memiliki peran dalam mendukung penerapan layanan tersebut, khususnya melalui komunikasi publik. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas agar mengetahui bahwa proses pendaftaran bantuan sosial kini dapat dilakukan melalui layanan digital.

Nailul Barokah, S.Kom, M.Si dari Dinkominfo Kabupaten Banyumas mengatakan, pihaknya terus mempublikasikan layanan Perlinsos Digital agar masyarakat mengetahui kemudahan yang tersedia. Menurutnya, masyarakat dapat mencoba melakukan pendaftaran secara mandiri melalui layanan tersebut.

“Rankom Info Kawupaten Banyumas dalam hal ini adalah terkait dengan komunikasi publiknya, jadi bagaimana kami mempublikasikan layanan digital ini agar semua masyarakat itu mengetahui bahwa untuk pendaftaran bantuan sosial itu sekarang sudah bisa lewat aplikasi digital dan itu bebas semuanya bisa mendaftar,” katanya.

Dari sisi infrastruktur, akses internet juga menjadi salah satu pendukung penerapan layanan tersebut. Akses internet di wilayah kecamatan di Kabupaten Banyumas semakin mudah, sehingga masyarakat di berbagai wilayah dapat mengakses layanan Perlinsos Digital.

“Inovasi yang kami harapkan sih integritas data yang pasti. Jadi diharapkan nanti dengan, ini kan Banyumas masih uji coba ya untuk perlinsos digital itu, nanti dari data ini kita bisa integrasikan untuk update data masyarakat miskin Banyumas misalkan,” ujarnya.

Nailul mengatakan, integrasi data menjadi salah satu inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas data masyarakat penerima bantuan sosial. Banyumas saat ini masih berada dalam tahap uji coba penerapan perlindungan sosial digital.

Ke depan, data yang diperoleh melalui layanan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memperbarui data masyarakat miskin di Banyumas. Dengan data yang lebih mutakhir, pemerintah dapat mengetahui masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial.

Hal tersebut juga diharapkan dapat mengurangi persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh haknya, sedangkan penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat diperbarui statusnya dalam data penerima bantuan.

Sementara itu, untuk masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan layanan digital, pemerintah menyiapkan agen Perlinsos di tingkat desa dan kecamatan. Keberadaan agen tersebut menjadi pendamping bagi masyarakat yang belum mampu melakukan proses pendaftaran secara mandiri, termasuk kelompok lansia.