RRI.CO.ID, Banyumas: Optimalisasi pengelolaan aset daerah terus menjadi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pemanfaatan aset sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mewujudkan hal tersebut, pengelolaan aset dilakukan melalui pendataan yang akurat, penetapan skala prioritas pemeliharaan, serta pemanfaatan sistem digital guna mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Hal ini disampaikan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Dinbudparekraf) Provinsi Jawa Tengah, Miftah Anggit Setyanto. Menurutnya, pemeliharaan aset dilakukan berdasarkan skala prioritas agar aset yang masih layak dapat terus dimanfaatkan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Terkait dengan pemeliharaan sendiri, kita ada skala prioritasnya. Mulai dari yang sekiranya aset itu masih bisa dipakai atau tidak, kalau yang sudah tidak dipakai, bisa kita hapus. Yang masih bisa dipertahankan, pertahankan terus agar dapat diberdayakan sehingga dapat meningkatkan PAD di sektor pemeliharaan aset itu sendiri,” ujarnya.

Selain pemeliharaan, pengelolaan aset daerah juga didukung melalui pendataan ulang secara bertahap serta pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan efektivitas administrasi, pengawasan, dan pelaporan aset. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan tata kelola aset yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel sehingga aset milik pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Miftah menambahkan, keberhasilan pengelolaan aset daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatannya. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi publik.

“Apabila diketemukan hal-hal yang sekiranya merugikan bagi masyarakat dan ada kecurangan dan sebagainya, segera sampaikan ke kami. Prinsipnya, kami dan masyarakat harus sama-sama bersinergi untuk pemanfaatan aset tersebut, untuk berguna melayani masyarakat dan untuk mencapai target pendapatan PAD yang kita harapkan dapat terpenuhi dengan baik,” ucapnya.

Ke depan, pengelolaan aset daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset agar memberikan nilai tambah bagi pemerintah maupun masyarakat. Melalui pengelolaan yang terencana, aset daerah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung pelayanan publik sekaligus menjadi salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan aset daerah. Dengan pengawasan yang baik, transparansi dalam pengelolaan, serta partisipasi aktif masyarakat, aset milik pemerintah diharapkan tetap terpelihara, dimanfaatkan secara optimal, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan daerah.