RRI.CO.ID, Purbalingga - Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Purbalingga terus berjalan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengajak masyarakat memberikan data yang benar dan lengkap karena hasil sensus akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Masyarakat pun diminta tidak khawatir karena seluruh data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, Slamet Romelan, mengatakan Sensus Ekonomi memiliki peran penting layaknya medical check-up bagi perekonomian. Melalui pendataan tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi daerah, mulai dari potensi yang dimiliki hingga berbagai tantangan yang dihadapi.
"Jawaban masyarakat saat disensus akan membantu Indonesia menghasilkan data yang akurat sebagai fondasi kebijakan yang tepat sasaran agar pembangunan tidak salah arah," ujar Slamet saat menjadi narasumber dalam program Dinkominfo Menyapa di LPPL Radio Gema Soedirman, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, manfaat sensus memang tidak selalu dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Namun, data yang terkumpul menjadi dasar pemerintah dalam memetakan potensi unggulan setiap daerah, menarik investasi, membuka lapangan kerja sesuai kebutuhan dunia usaha, memperkuat pembinaan dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, hingga mendukung pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai program sosial.
Slamet juga meluruskan anggapan yang masih berkembang di masyarakat bahwa data Sensus Ekonomi akan dimanfaatkan untuk kepentingan pajak. Ia menegaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, seluruh data individu responden bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
"Data individu tidak akan diberikan kepada pihak mana pun, termasuk Direktorat Jenderal Pajak. Yang dipublikasikan BPS hanyalah data agregat atau data gabungan untuk kebutuhan perencanaan pembangunan," tegasnya.
Untuk memberikan rasa nyaman kepada responden, BPS menyediakan beberapa metode pengisian data. Selain melalui wawancara menggunakan gawai petugas, masyarakat juga dapat melakukan pengisian secara mandiri melalui laman yang disediakan BPS maupun menggunakan kuesioner yang diisi sendiri sesuai waktu yang disepakati. Cara tersebut diharapkan membuat proses pendataan lebih fleksibel tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha.
Pendataan dilakukan secara door to door dengan mencakup seluruh keluarga, bangunan, dan kegiatan usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar, termasuk usaha berbasis digital. Seluruh bangunan juga akan dilakukan geotagging agar tidak ada aktivitas ekonomi yang terlewat sehingga potret perekonomian daerah dapat tergambar secara utuh.
Hingga memasuki pekan keempat pelaksanaan, progres pendataan door to door di Kabupaten Purbalingga telah mencapai 27,53 persen. Sementara itu, pendataan terhadap usaha besar telah menyentuh angka 36,15 persen. BPS optimistis capaian tersebut akan terus meningkat seiring partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan data yang akurat.
Di sisi lain, masyarakat diminta tetap waspada terhadap kemungkinan adanya oknum yang mengatasnamakan petugas Sensus Ekonomi. Petugas resmi selalu mengenakan rompi bertuliskan "Petugas Sensus Ekonomi", membawa kartu identitas ber-QR Code dan surat tugas dari Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, menggunakan aplikasi FASIH saat melakukan pendataan, serta menempelkan stiker khusus setelah proses pendataan selesai. Petugas juga dipastikan tidak pernah meminta PIN ATM, nomor rekening, maupun foto diri bersama KTP.
Slamet berharap masyarakat tidak ragu berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat dari masyarakat akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....