Universitas Harkat Negeri Gelar Seminar Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

RRI.CO.ID, Kota Tegal - Universitas Harkat Negeri Tegal bekerja sama dengan Forum Pengkajian Integritas Publik (FPIP) menggelar kuliah umum bertajuk “Accountability and Collaboration : a Journey Toward Good Public Governance” yang bertempat di Aula Kampus Mataram, Universitas Harkat Negeri Tegal, Rabu (24/6/2026). Kegiatan tersebut diisi sejumlah tokoh nasional di bidang audit, pengawasan, dan pemberantasan korupsi untuk membahas penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Forum ini menghadirkan narasumber diantaranya Ketua KPK Periode 2015-2019 Ir. Agus Rahardjo, M.Sc.M, Badan Pemeriksa Keuangan Prof. Dr. Bambang P,Ak.,M.B.A dan HE.,Dr. Syafri Adnan B,Ak.,M.B.A, serta Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said, Ak.,M.B.A. sebagai wadah diskusi mengenai pentingnya akuntabilitas dan kolaborasi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

Ketua Panitia Seminar, Ariyanto, mengatakan kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman berbagai pemangku kepentingan mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, seminar juga menjadi ruang bertukar gagasan antara aparat pengawasan, akademisi, dan mahasiswa.

"Seminar ini diselenggarakan sebagai forum akademik untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami berharap kegiatan ini dapat memperkaya wawasan serta menghasilkan gagasan-gagasan yang konstruktif," ujar Aryanto.

Aryanto menilai, persoalan tata kelola pemerintah saat ini masih menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas berbagai program pembangunan maupun pelayanan publik. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang baik.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Forum Pengkajian Integritas Publik, Edi Karim menilai penguatan tata kelola publik membutuhkan ruang dialog yang mempertemukan berbagai kalangan. Ia mengatakan interaksi dengan tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda dapat memperkaya wawasan serta membuka cara pandang baru dalam menghadapi tantangan pembangunan.

"Semakin banyak kita berinteraksi dengan berbagai macam tokoh dan berbagai macam latar belakang, maka kita akan mendapat kesempatan untuk memperoleh wawasan baru dan cara pandang baru," kata Edi Karim.

Edi menilai masih terdapat keraguan publik terhadap efektivitas pengawasan internal pemerintah, terutama ketika berbagai kasus korupsi justru melibatkan pejabat tinggi di tingkat pusat maupun daerah.

Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri Tegal, Sudirman Said, menyampaikan bahwa seminar tersebut menjadi bagian dari upaya kampus menghadirkan diskusi yang relevan dengan tantangan bangsa saat ini. Sudirman Said menyoroti kondisi tata kelola pemerintahan yang menurutnya masih menjadi akar dari berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini.

Menurutnya, isu tersebut perlu terus didorong melalui forum akademik agar melahirkan gagasan yang dapat diterapkan secara nyata. Ia menilai banyak program dan kebijakan publik mengalami hambatan bukan karena kekurangan sumber daya atau kemampuan teknis, melainkan akibat lemahnya tata kelola yang ada.

“Kasus yang paling kentara adalah justru program andalan dari pemerintah sekarang sedang menghadapi tekanan karena urusan governance, karena urusan tata kelola. Hari ini listrik kita bukan karena kurang batu bara, bukan karena kekurangan keahlian teknis, tetapi soal tata kelola. Jadi krisis tata kelola ini mesti kita sikapi dengan sungguh-sungguh,” kata Sudirman.

Sudirman juga menyinggung fenomena yang menurutnya semakin menyulitkan figur-figur berintegritas untuk mendapatkan ruang dalam berbagai proses pengambilan keputusan publik. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh membuat masyarakat pesimistis terhadap upaya memperbaiki kualitas pemerintahan.

Menurut Sudirman, demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi akan memberikan manfaat besar apabila berjalan beriringan dengan tata kelola yang baik, dan didukung oleh pemimpin yang memiliki integritas, kapabilitas, dan intelektualitas.

“Tidak mungkin negeri ini dikelola dengan keadaan seperti sekarang. Tapi itu tidak boleh dipahami sebagai titik, itu koma. Itu adalah medan juang yang harus kita jaga bersama, dan terus menyuarakan bahwa integritas, kapasitas, serta tata kelola yang baik merupakan syarat penting bagi kemajuan bangsa,” ujar Sudirman.

Narasumber lain, Agus Rahardjo menilai semangat reformasi yang mendorong lahirnya berbagai regulasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Menurutnya, sejumlah instrumen penting seperti reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan penguatan integritas justru mengalami berbagai tantangan dalam implementasinya.

“Kita dulu punya banyak perangkat untuk menjaga reformasi berjalan, tetapi dalam perjalanannya banyak yang mengalami pelemahan. Karena itu, bagaimana hukum bisa tajam ke atas maupun ke bawah menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik,” ujar Agus Rahardjo.

Ia juga menyoroti pentingnya independensi lembaga pengawasan dan penegakan hukum sebagai salah satu faktor utama dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Agus menyebut penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikator yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Dilain sisi, Prof. Bambang Pamungkas menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, partisipasi, dan supremasi hukum harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menambahkan bahwa auditor internal memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan terwujudnya good public governance. Peran tersebut tidak lagi sebatas mencari kesalahan, melainkan berkembang menjadi mitra strategis yang memberikan jaminan, konsultasi, serta nilai tambah bagi organisasi.

“Auditor internal harus bertransformasi dari sekadar watchdog menjadi strategic partner. Perannya bukan hanya menemukan penyimpangan, tetapi juga membantu organisasi mencapai tujuan dan membangun kepercayaan publik,” kata Bambang Pamungkas.

Melalui seminar tersebut, Universitas Harkat Negeri Tegal berupaya memperkuat sinergi antara kalangan akademisi, lembaga pengawasan, dan pemerintah dalam mendorong terwujudnya tata kelola publik baik. Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran gagasan dan pengalaman untuk menghasilkan solusi konstruktif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.