RRI.CO.ID, Banyumas : Pasca-bencana tanah bergerak yang melanda Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus dikebut untuk melakukan penanganan. Saat ini, proses penanganan telah memasuki tahapan krusial, yaitu pematangan lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banyumas, Imam Pamungkas, S.T., M.A.P., menjelaskan bahwa langkah ini diambil sesuai dengan PP No. 21 dan UU No. 8 terkait penanggulangan bencana. Menurutnya, pematangan lahan menjadi prioritas utama demi mempersiapkan infrastruktur dasar sebelum proses konstruksi rumah dimulai.
“Kita sudah mulai tahap merahap, pematangan lahan untuk rencana pembangunan huntap,” ujarnya.
Pemilihan lokasi huntap dipastikan tidak dilakukan secara sembarangan karena BPBD Banyumas telah berkoordinasi intensif dengan Badan Geologi Kementerian ESDM di Bandung. Berdasarkan hasil uji geolistrik dan struktur tanah, tiga lokasi lahan milik warga yang diusulkan dinyatakan sepenuhnya aman dari potensi bencana tanah bergerak.
Langkah relokasi total ini terpaksa diambil lantaran tingkat kerusakan rumah-rumah warga di lokasi semula sudah sangat parah. Oleh karena itu, pemindahan warga ke tempat baru mutlak dilakukan demi menjamin keselamatan mereka di masa depan.
“Sesuai dengan kajian dari Badan Geologi Kementerian ESDM, di tiga lokasi yang kita usulkan itu semua bisa dilakukan pembangunan huntap, karena memang kondisi rumah terdampak bencana itu memang sudah parah,” ucapnya.
Meski begitu, proyek kemanusiaan ini menghadapi tantangan besar pada pemenuhan anggaran untuk pembangunan 67 unit hunian yang membutuhkan biaya sekitar Rp80 hingga Rp90 juta per unitnya. Oleh karena itu, BPBD Banyumas kini tengah berjuang mengajukan dana ke tingkat pusat melalui mekanisme e-proposal dan e-konsul ke BNPB serta Kementerian PKP.
Terakhir, Imam menyampaikan harapannya agar seluruh elemen mulai dari tingkat kecamatan, desa, hingga dinas terkait dapat terus menjaga sinergitas. Dukungan kolektif dari semua pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci utama agar proses pemulihan dan pemindahan warga berjalan lancar.
“Harapan kami itu dukungan dari semua stakeholder, karena memang dalam hal penanggulangan bencana itu semua stakeholder sangat berperan. Dari Pak Camat, Kepala Desa, BPBD sendiri, kemudian nanti Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, semua BPN mendukung untuk relokasi itu bisa bersinergi,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....