RRI.CO.ID, Banyumas: Forum Nusantara Young Leader menjadi ruang dialog terbuka antara generasi muda dan pemerintah, khususnya dalam membahas isu strategis sektor pertanian. Dalam sesi tanya jawab, tiga pertanyaan dari peserta menyoroti persoalan berbeda, mulai dari kondisi desa tertinggal, distribusi bantuan, hingga regenerasi petani muda.

Pertanyaan pertama datang dari siswa SMAN 1 Purbalingga, Furqon Arief El Syadid yang mengangkat kondisi desa dengan pertanian yang masih berjalan secara swadaya akibat minim perhatian pemerintah. Ia mempertanyakan kesenjangan antara besarnya anggaran pertanian nasional dengan kondisi riil di desa terpencil.

“Apakah pertanian di desa terpencil hanya dijadikan alat atau bahkan seperti budak pemerintah tanpa perhatian yang layak?” ujar Furqon.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap laporan langsung dari masyarakat. Ia bahkan meminta peserta untuk segera melaporkan lokasi desa agar dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Pertanian.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa berbagai pembenahan telah dilakukan, terutama dalam penyederhanaan regulasi pupuk bersubsidi yang sebelumnya dinilai terlalu rumit dan menghambat distribusi ke petani.

“Kalau menemukan kasus seperti itu, laporkan ke kami. Kami akan kirim tim untuk mengecek langsung dan memastikan petani mendapat bantuan yang seharusnya,” ucapnya.

Pertanyaan kedua menyoroti persoalan teknis pertanian di lapangan, seperti pupuk, irigasi, hingga harga jual hasil panen yang rendah. Menurut Sudaryono, persoalan utama selama ini bukan semata pada anggaran, melainkan pada birokrasi yang berbelit.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memangkas ratusan aturan terkait distribusi pupuk, sehingga kini prosesnya jauh lebih cepat dan tepat sasaran. Petani bahkan disebut sudah bisa mengakses pupuk sejak awal tahun tanpa keterlambatan seperti sebelumnya.

“Yang berbahaya itu bukan hanya korupsi, tapi kebijakan yang tidak tepat dan birokrasi yang terlalu rumit sehingga petani tidak mendapat bantuan tepat waktu,” tuturnya.

Sementara itu, pertanyaan ketiga datang dari presiden BEM Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman, M. Dzakyul Fikri yang menyoroti krisis regenerasi petani muda. Banyak lulusan pertanian dinilai masih ragu untuk terjun ke sektor tersebut karena minimnya kepastian ekonomi.

Menjawab hal ini, Sudaryono menyebut pemerintah telah menyiapkan berbagai program untuk menarik minat generasi muda, salah satunya melalui program Brigade Pangan yang memberikan akses lahan, alat, hingga potensi penghasilan yang menjanjikan.

“Kalau sektor ini menguntungkan, tanpa disuruh pun anak muda akan datang. Tugas pemerintah adalah memastikan peluang itu ada dan bisa diakses,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga membuka peluang bagi generasi muda untuk menjadi pengusaha di sektor pertanian melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan langkah tersebut, diharapkan regenerasi petani dapat berjalan dan sektor pertanian semakin kuat ke depan.

“Silahkan manfaatkan program yang ada, karena kami ingin generasi muda menjadi bagian dari solusi dan penggerak pertanian Indonesia,” ucapnya. (Ilham).