RRI.CO.ID, Banyumas: Pengelolaan sampah di kawasan hulu Baturraden dinilai belum menunjukkan masalah serius, namun mulai memunculkan tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama bagi desa-desa setempat, pengelola wisata, dan pemerintah daerah agar potensi tumpukan sampah ini tidak mengganggu lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati.

Perwakilan Global Conservation Development Burung Indonesia, Sungging Septivianto, mengungkapkan, bahwa telah ditemukannya timbunan sampah dalam skala kecil di sejumlah lokasi wisata yang sedang berkembang. Sungging menjelaskan, jika tidak ditangani dengan baik, dapat berdampak serius terhadap ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati.

“Contohnya sampah-sampah plastik itu akan lama sekali terurai jika dia ada di tanah. Biasanya masyarakat atau pengelola usaha itu lebih mudahnya misalnya dibuang ke sungai atau ditimbun di dalam tanah. Itu tentu akan sangat lama sekali terurai, bisa puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Kalau dibuang ke sungai, dia bisa menjadi pencemar mikroplastik bahkan sampai mencemari laut,” ujar Sungging saat diwawancarai RRI Purwokerto pada Kamis (23/4/2026).

Dari hasil observasi di wilayah lereng Gunung Slamet, Sungging menyebutkan timbunan sampah berskala kecil masih ditemukan di beberapa desa dan lokasi wisata. Meski sebagian telah ditangani oleh kelompok swadaya masyarakat, penanganan yang bersifat sementara dinilai belum cukup.

Sungging menekankan pentingnya sistem pengelolaan sampah terintegrasi yang dimulai dari sumbernya, yakni masyarakat dan pelaku usaha. Sugeng juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah. Ia menilai sampah tidak seharusnya dipandang sebagai beban, melainkan sebagai peluang yang memiliki nilai ekonomi.

Lebih lanjut, ia menilai peran masyarakat lokal sudah mulai terlihat melalui berbagai praktik pengelolaan sampah yang baik di sejumlah desa. Pola-pola ini diharapkan dapat ditiru oleh wilayah lain. Ia juga mengusulkan adanya penghargaan dari pemerintah daerah bagi desa atau kelompok yang berhasil menerapkan konsep zero waste, sebagai bentuk motivasi dan apresiasi.

“Dan saya kira dalam hal ini selaku pemangku wilayah, pemerintah daerah dalam hal ini bisa membuat satu instrumen penghargaan terhadap desa-desa tersebut. Seperti contohnya misalnya dalam skala nasional itu kan ada Kalpataru. Nah, kalau di Banyumas mungkin ada satu bentuk-bentuk penghargaan kepada pelaku, individu maupun kelompok atau desa yang berhasil membuat zero waste,” ucap Sungging.

Disisi lain Sungging juga menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah masih terletak pada perubahan pola pikir masyarakat. Edukasi yang berkelanjutan dinilai penting, tidak hanya menekankan dampak negatif sampah, tetapi juga potensi ekonominya.

Sungging menambahkan, sistem data menjadi elemen penting dalam pengelolaan sampah ke depan. Data yang akurat diperlukan untuk memantau jumlah produksi sampah serta alur distribusinya.

“Jadi sampah yang diproduksi oleh desa itu jumlahnya berapa, lari ke mana. Itu yang harus ada sistem data. Tingkat produksi sampah Banyumas menurut data DLH itu 500 sampai 800 ton per hari. Nah ini yang harus dipantau, jangan sampai sampah yang diproduksi di desa tidak match dengan yang kemudian mengalir ke tempat-tempat penampungan sampahnya,” ujar Sungging.

Sungging berharap, dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi dan berbasis data, penanganan sampah di wilayah hulu dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. (Azra)