RRI.CO.ID, Cilacap : Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) KSPI Cilacap akan mengerahkan ribuan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Cilacap.

Ketua DPC FSP KEP Cilacap, Dwiantoro, menegaskan organisasinya akan mengerahkan seluruh kekuatan anggota dalam momentum tahunan tersebut.

“kami akan memberikan intruksi kepada para Unit Kerja untuk mengerahkan semua anggotanya dan bersama sama merayakan May Day 2026, karena tahun ini ada beberapa hal yang hal krusial yang harus diperjuangkan,” ujarnya.

Dalam aksi tahun ini, FSP KEP membawa enam isu utama di tingkat nasional. Mulai dari dorongan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, penghapusan sistem outsourcing dan upah murah, hingga reformasi perpajakan. Selain itu, mereka juga menuntut pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190, serta birokrasi bersih tanpa korupsi. Sejumlah isu lama pun tetap disuarakan karena dinilai belum ditepati oleh pemerintah.

Rangkaian peringatan May Day di Cilacap rencananya diisi dengan konvoi keliling kota serta orasi terbuka di Alun-Alun Cilacap. Selain menyampaikan tuntutan, kegiatan ini juga akan dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada anggota dan masyarakat luas.

Sekitar lebih dari 700 anggota FSP KEP KSPI Cilacap diperkirakan akan turun langsung. Mereka juga akan bergabung dengan serikat buruh lainnya dalam satu barisan aksi pada 1 Mei mendatang. Saat ini, konsolidasi internal maupun eksternal terus dilakukan, termasuk dengan serikat lain, pemerintah, dan aparat keamanan.

“ Saat ini kami sedang melakukan konsolidasi internal Organisasi dan Eksternal baik dengan Serikat buruh lain di cilacap, Pemerintah maupun pihak keamanan,” kata Dwiantoro.

Di sisi lain, Aliansi Buruh Cilacap juga menyoroti persoalan upah minimum dan tingginya beban pajak yang dirasakan buruh. Bahkan, sekitar seribu buruh diperkirakan akan turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang ada.

Ketua Aliansi Buruh Cilacap, Dwiantoro Widagdo, menilai kondisi upah saat ini jauh dari kata layak.

“Dengan Upah minimum saat ini yang jauh di bawah Nilai Komponen Hidup Layak kabupaten cilacap, bahkan nilai Upah minimum tak bisa buat membeli se gram Emas, seperti yang kita ketahui, kenaikan UMK tahun ini hanya 5,03 persen merupakan kenaikan Terendah kedua di jawa tengah,” katanya.

Selain upah, persoalan pajak juga menjadi sorotan tajam. Buruh menilai beban seperti pajak opsen kendaraan yang mencapai 66 persen tidak diimbangi dengan fasilitas transportasi publik yang memadai.

“Disamping masalah Upah, kami juga akan menyoroti besarnya pajak yang dibebankan kepada para Buruh seperti Pajak Opsen Kendaraan sebesar 66 persen tanpa dibarengi insentif serta fasilitas yang mendukung aktivitas buruh bersama keluarganya," ujarnya.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya akses transportasi umum yang menghubungkan kawasan industri, sekolah, dan pusat ekonomi. Akibatnya, sebagian besar buruh harus mengandalkan kendaraan pribadi dengan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, mereka juga masih dibebani pajak pensiun dan iuran jaminan hari tua.

Berbagai persoalan tersebut, bersama isu perlindungan pekerja migran, pelaksanaan konvensi ILO, hingga optimalisasi kontraktor lokal, akan menjadi bahan utama dalam orasi May Day tahun ini.

Sejumlah federasi serikat buruh seperti FSP KEP KSPI, FSPMI, SPN SBI, FARKES Indonesia, hingga Purna Pekerja Migran Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Buruh Cilacap telah menyepakati aksi bersama. Mereka menargetkan sekitar seribu buruh akan ambil bagian dalam konvoi dan orasi pada peringatan May Day 2026.

“Diperkirakan ada Seribu Buruh akan melakukan Konvoi dan Orasi pada May Day Cilacap tahun ini,” kata Dwiantoro.