RRI.CO.ID, Banyumas : Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) mulai memberikan pengaruh pada peta ekonomi di Kabupaten Banyumas. Meski secara umum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih berupaya bertahan, sektor logistik dan transportasi menjadi bidang yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.
Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Kabupaten Banyumas (ASPIKMAS), Pujianto, S.E., menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, sektor-sektor yang memiliki ketergantungan tinggi pada mobilitas barang dan jasa kini harus menghadapi perubahan struktur biaya operasional.
“Sektor yang paling terdampak tentu yang bergerak di bidang logistik dan transportasi. Terutama bagi mereka yang memang menggunakan BBM non-subsidi dalam operasionalnya,” ujarnya saat diwawancarai oleh RRI Purwokerto.
Lebih lanjut, Pujianto mengungkapkan bahwa kenaikan di sektor hulu ini berpotensi memicu efek domino terhadap harga bahan baku di pasar. Hal ini menempatkan pelaku UMKM pada posisi yang dilematis, di mana mereka harus melakukan kalkulasi ulang yang sangat teliti agar keberlangsungan usaha tetap terjaga.
Saat ini, para pelaku usaha di Banyumas dihadapkan pada dua pilihan sulit: tetap mempertahankan harga jual dengan konsekuensi pemotongan margin keuntungan, atau melakukan penyesuaian harga jual demi menjaga stabilitas margin.
“Pasar kelas menengah ke bawah itu sangat sensitif. Naik Rp100 saja, mereka (konsumen) akan sangat mempertimbangkan untuk membeli. Jadi, teman-teman UMKM harus benar-benar menghitung apakah marginnya masih aman atau tidak,” kata Pujianto.
Sebagai langkah antisipasi, ASPIK Kabupaten Banyumas terus melakukan berbagai upaya pendampingan bagi para anggotanya. Di antaranya melalui proses edukasi mengenai penghitungan ulang biaya produksi serta melakukan konsolidasi antaranggota untuk memperkuat ekosistem pasar lokal melalui sikap saling mempromosikan produk.
Terakhir, Pujianto menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kabupaten Banyumas turut andil dalam melindungi pelaku usaha kecil di tengah situasi ini. Ia menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah dalam penyerapan produk lokal sebagai solusi jangka panjang.
“Harapannya pemerintah bisa terdorong untuk memprioritaskan dan menyerap penggunaan produk-produk dari teman-teman UMKM lokal. Ini penting untuk menjaga pasar tetap stabil di tengah kenaikan biaya operasional,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....