RRI.CO.ID, Banyumas: Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai memberikan dampak luas terhadap kondisi ekonomi masyarakat, termasuk di wilayah Banyumas Raya. Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Dr. Ade Banani, MMS.

Menurutnya, kenaikan BBM tidak terjadi tanpa sebab. Di mana Pemerintah, sebenarnya telah berupaya menahan kenaikan, namun tekanan dari berbagai faktor global membuat kebijakan tersebut sulit dihindari.

“Faktor utama berasal dari harga minyak dunia yang meningkat, dipicu konflik antarnegara. Selain itu, nilai tukar dolar Amerika Serikat yang menguat hingga kisaran Rp17.300 juga berdampak besar, karena Indonesia masih bergantung pada impor minyak,” katanya.

Ade menambahkan, kondisi tersebut turut menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara membuat pemerintah harus mengambil langkah tidak populer dengan menaikkan harga BBM domestik.

Bahkan, dampak kenaikan BBM, dirasakan hampir di seluruh lapisan masyarakat. Meski kenaikan hanya terjadi pada jenis BBM tertentu, efeknya meluas ke berbagai sektor ekonomi.

“Yang paling rentan terdampak adalah petani, nelayan, masyarakat berpenghasilan rendah, serta pelaku usaha informal. Namun secara umum, semua kelompok, baik menengah maupun atas, tetap merasakan dampaknya,” katanya.

Di Banyumas Raya sendiri, dampak tersebut diperkirakan akan terasa pada meningkatnya biaya distribusi dan transportasi. Hal ini berimbas pada naiknya harga barang kebutuhan pokok di pasaran.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menghadapi tekanan berat. Kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku dan distribusi membuat mereka sulit mempertahankan harga jual.

“UMKM akan mengalami dilema. Biaya produksi naik, tetapi menaikkan harga tidak mudah karena daya beli masyarakat juga menurun. Akibatnya, produk bisa tidak terserap optimal di pasar,” kata Ade kembali.

Ade juga menilai kenaikan BBM akan memicu efek domino berupa inflasi, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Dengan jumlah pendapatan yang sama, masyarakat berpotensi mendapatkan barang dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding sebelumnya.

Sebagai langkah mitigasi, Ade Banani menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak kenaikan BBM, terutama melalui pengawasan harga dan distribusi barang di lapangan. Ia juga mengingatkan pemerintah agar transparan dalam setiap kebijakan yang diambil, sehingga masyarakat dapat memahami alasan di balik kenaikan harga BBM dan tidak mengalami gejolak atau kepanikan.

“Pemerintah harus terus memonitor kondisi di masyarakat agar dampak kenaikan BBM tidak semakin meluas. Yang paling penting adalah menjaga daya beli masyarakat agar kesejahteraan tidak semakin menurun,” ujarnya.