RRI.CO.ID, Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berupaya menekan angka anak tidak sekolah (ATS) yang saat ini mencapai sekitar 15.000 anak. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui penguatan pendidikan nonformal.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan, seluruh anak di Banyumas harus mendapatkan akses pendidikan tanpa terkecuali. Menurutnya, kehadiran PKBM menjadi bagian penting dalam menjawab persoalan tersebut.

Bupati pun mengapresiasi peluncuran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Surya Muhammadiyah karena sejalan dengan komitmen pemerintah daerah di bidang pendidikan.

“Melalui kegiatan hari ini kita tidak hanya sedang meresmikan gedung saja, tetapi juga membangun karakter, disiplin, dan nilai-nilai keislaman serta kebangsaan. Launching PKBM Muhammadiyah menjadi bagian penting dalam memperluas akses pendidikan nonformal bagi masyarakat,” kata Sadewo saat peluncuran PKBM Surya Muhammadiyah di Pondok Pesantren Modern ZIIS, Cilongok, Sabtu (25/4/2026).

Namun, Sadewo mengakui, upaya menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas tidak mudah, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai elemen masyarakat.

Ia juga berharap dukungan dari pemerintah pusat agar program pendidikan di daerah dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keamaan, dapat terus diperkuat karena kami yakin pendidikan adalah fondasi utama dalam menciptakan generasi unggul yang akan membawa Banyumas menuju masa depan yang lebih baik,” kata Bupati.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada jalur formal, tetapi juga mencakup pendidikan informal dan nonformal.

“Selama ini kita sering terjebak pada pemahaman bahwa pendidikan itu harus sekolah. Padahal substansi pendidikan bukan pada sekolahnya, tetapi pada proses belajarnya,” jelasnya.

Menurut Abdul Mu’ti, PKBM menjadi salah satu solusi untuk menjangkau masyarakat yang tidak terlayani pendidikan formal, termasuk anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi, jarak, hingga memilih bekerja.

“Banyak anak setelah SMP memilih bekerja karena merasa penghasilannya sudah cukup, atau karena alasan ekonomi. Ada juga yang berhenti karena pernikahan dini, dan sebagian karena akses sekolah yang jauh,” tuturnya.

Melalui PKBM, masyarakat dapat mengakses pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C yang setara dengan jenjang SD hingga SMA, serta mendapatkan keterampilan hidup. Pemerintah juga terus mengembangkan model pendidikan alternatif seperti sekolah satu atap dan pembelajaran jarak jauh.

Ia berharap, kehadiran PKBM dapat menjadi bagian dari gerakan pendidikan untuk semua sekaligus memperluas akses layanan pendidikan yang inklusif dan terjangkau.

"Ijazah paket nilainya sama dengan sekolah formal. Tapi kami pantau ketat, jangan sampai ada 'jamak-qashar' dalam pendidikan, yaitu lulus SMA padahal SMP-nya saja belum lulus. Semua harus tetap terdaftar resmi dan mengikuti proses dengan benar," ucap Mendikdasmen.

Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen juga menyerahkan bantuan peningkatan mutu pendidikan sebesar Rp50 juta kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas serta melakukan peletakan batu pertama pembangunan Padepokan Tapak Suci dan peresmian Gedung Satria Pondok Pesantren Modern ZIIS Cilongok.