RRI.CO.ID, Banyumas: Tarif layanan bus Trans Banyumas berpotensi mengalami penyesuaian menyusul peralihan pembiayaan operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyampaikan, saat ini tarif Trans Banyumas masih mengacu pada skema subsidi pemerintah pusat, yakni Rp3.900 untuk umum dan Rp2.000 bagi pelajar, mahasiswa, lansia, serta penyandang disabilitas.

Namun, kondisi tersebut kemungkinan tidak akan berlangsung selamanya. Menurutnya, tarif akan dihitung ulang apabila operasional Trans Banyumas sepenuhnya ditopang oleh APBD.

“Nanti akan ada penyesuaian, dihitung sesuai kemampuan daerah. Namun selama masih ada subsidi dari pusat, kita masih mengikuti tarif yang lama,” ujar Sadewo usai Seremoni Handover Layanan Trans Banyumas dari APBN ke APBD di Pool Terpadu Trans Banyumas, Selasa (21/4/2026).

Peralihan pembiayaan ini mulai berlaku sejak 21 April 2026, setelah skema subsidi dari pemerintah pusat berakhir sehari sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Banyumas pun mengalokasikan anggaran Rp14,1 miliar dari APBD untuk menjaga operasional tetap berjalan.

Meski demikian, anggaran tersebut diperkirakan hanya mampu menopang layanan selama sekitar 130 hari atau hingga akhir Agustus 2026. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong evaluasi tarif ke depan.

Pemerintah daerah saat ini masih mengupayakan agar subsidi dari pemerintah pusat dapat kembali diberikan melalui APBN Perubahan 2026. Jika tidak, Pemkab Banyumas menyatakan siap mengelola secara mandiri untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik tersebut.

“Saya berharap masih ada subsidi dari pusat satu termin lagi di (APBN) perubahan, sesuai janji Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI akan mendorong itu. Namun, kami juga sudah menyiapkan alternatif terburuk. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir layanan Trans Banyumas akan terhenti,” tutur Sadewo.

Sementara itu, Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi Ipoeng Martha Marsikun menyatakan, pihaknya mulai membuka peluang pemasangan iklan di armada Trans Banyumas. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan nontiket, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap subsidi di masa depan

"Sudah ada lima sampai enam pihak yang berminat memasang iklan. Saat ini regulasinya sedang kami rapikan, targetnya tahun 2027 sudah bisa berjalan maksimal untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD)," ujar Ipoeng.