Resmi, Operasional Trans Banyumas Beralih dari APBN ke APBD

RRI.CO.ID, Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi mengambil alih pembiayaan operasional layanan bus Trans Banyumas dari pemerintah pusat. Peralihan atau handover dari skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai efektif pada, Selasa (21/4/2026).

Sebelumnya, operasional Trans Banyumas sepenuhnya ditopang oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan. Namun, skema tersebut berakhir pada 20 April 2026, sehingga pemerintah daerah harus menyiapkan pembiayaan mandiri agar layanan transportasi publik tersebut tetap berjalan.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp14,1 miliar dari APBD. Namun, dana tersebut diperkirakan hanya mampu menopang operasional Trans Banyumas selama kurang lebih 130 hari, atau hingga akhir Agustus 2026.

“Saya tidak mau Trans Banyumas yang sudah dicintai masyarakat berhenti di tengah jalan. Bagaimana caranya harus tetap berjalan, meski kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” kata Sadewo usai Seremoni Handover Layanan Trans Banyumas dari APBN ke APBD di Pool Terpadu Trans Banyumas.

Pemkab Banyumas masih mengupayakan subdisi dari pemerintah pusat tetap berlanjut melalui APBN Perubahan 2026 untuk mendukung operasional layanan ke depan. Akan tetapi, pemerintah daerah menyatakan siap mengelola secara mandiri jika subsidi tidak dilanjutkan.

“Saya berharap masih ada subsidi dari pusat satu termin lagi di (APBN) perubahan, sesuai janji Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI akan mendorong itu. Namun, kami juga sudah menyiapkan alternatif terburuk. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir layanan Trans Banyumas akan terhenti,” tutur Sadewo.

Selama masa transisi, tarif layanan Trans Banyumas masih Rp3.900 untuk umum dan Rp2.000 khusus untuk pelajar/mahasiswa, lansia, dan penyandang disabilitas. Namun, tarif tersebut akan disesuaikan jika operasional Trans Banyumas sudah sepenuhnya didanai APBD.

“Nanti akan ada penyesuaian, dihitung sesuai kemampuan daerah. Namun, selama masih ada subsidi dari pusat, kita masih mengikuti tarif yang lama,” ujar Bupati.

Permintaan Koridor Baru

Trans Banyumas saat ini menjadi transportasi publik andalan masyarakat Banyumas. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Omar Udaya menyampaikan bahwa berdasarkan laporan bulanan manajemen pengawasan, jumlah penumpang Trans Banyumas mengalami peningkatan.

Hal itu didukung oleh beberapa faktor, salah satunya adalah terintegrasinya layanan bus Trans Banyumas di Stasiun Purwokerto lewat pintu barat. Anjuran ASN daerah untuk menggunakan kendaraan umum ke kantor juga turut mendorong peningkatan ini.

“Dengan kebijakan kendaraan dinas tidak boleh dibawa ke rumah dan ke kantor harus naik kendaraan umum, lumayan ada peningkatan signifikan,” ucap Omar.

Tingginya animo masyarakat bahkan mendorong layanan Trans Banyumas diperluas sampai ke beberapa kecamatan yang belum terlayani. Namun, penambahan koridor masih menunggu kesiapan anggaran dan kebijakan pemimpin daerah.

“Masyarakat minta koridor ditambah, terutama untuk (kecamatan) Wangon, Jatilawang, dan Sumpiuh. Ini permintaannya tinggi sekali. Hanya saja, anggaran sekarang masih terbatas. Semua tergantung Pak Bupati nanti,” kata Omar.

Pemasangan Iklan

Sementara itu, Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi Ipoeng Martha Marsikun menyatakan, pihaknya mulai membuka peluang pemasangan iklan di armada Trans Banyumas. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan nontiket, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap subsidi di masa depan

"Sudah ada lima sampai enam pihak yang berminat memasang iklan. Saat ini regulasinya sedang kami rapikan, targetnya tahun 2027 sudah bisa berjalan maksimal untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD)," ujar Ipoeng.