RRI.CO.ID, Banyumas: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya menyajikan data menyeluruh terkait aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari sensus nasional yang rutin digelar setiap 10 tahun sekali, tepatnya pada tahun yang berakhiran angka enam.

Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Banyumas, Fitria Hernawati, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kegiatan statistik dasar yang menjadi kewenangan BPS. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menggambarkan kondisi makroekonomi secara komprehensif.

“Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk menyajikan data dasar kegiatan ekonomi secara utuh hingga wilayah administrasi terkecil, serta memotret struktur ekonomi nasional berdasarkan skala usaha, lapangan usaha, dan kewilayahan,” katanya.

Selain itu, sensus ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi terkait karakteristik usaha, termasuk prospek bisnis, kendala yang dihadapi pelaku usaha, daya saing, hingga aspek permodalan dan investasi. Tidak hanya itu, fenomena ekonomi baru seperti ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi berbasis lingkungan juga menjadi perhatian dalam pendataan kali ini.

Fitria juga menambahkan, seluruh sektor ekonomi akan didata berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Namun, terdapat beberapa sektor yang tidak termasuk dalam sensus, seperti administrasi pemerintahan, aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, serta kegiatan sosial tertentu seperti perjudian.

“Fokus sensus juga mencakup perkembangan ekonomi digital, termasuk pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), serta aktivitas ekonomi modern lainnya,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, BPS mengakui terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Di antaranya adalah keterbatasan akses ke wilayah tertentu, seperti kawasan perumahan tertutup yang memerlukan izin tambahan.

Selain itu, masih adanya petugas baru yang membutuhkan adaptasi, serta kendala partisipasi masyarakat yang dipengaruhi kekhawatiran terhadap keamanan data. Menanggapi hal tersebut, BPS memastikan bahwa keamanan data responden telah terjamin dengan standar internasional dan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Kami menjamin kerahasiaan data masyarakat. Sistem keamanan yang digunakan sudah terstandarisasi dan terus diawasi,” katanya.

Kendala lain yang dihadapi adalah kemungkinan data yang diberikan kurang akurat. Serta keterbatasan jaringan internet yang memengaruhi proses pengiriman data melalui aplikasi berbasis digital yang digunakan petugas di lapangan.

Untuk itu, BPS Banyumas mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi demi kelancaran pelaksanaan sensus. Dukungan pemerintah daerah, asosiasi usaha, hingga partisipasi aktif masyarakat dinilai sangat penting.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memberikan data yang sebenar-benarnya agar hasil sensus dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih baik ke depan,” ujar Fitria.