RRI.CO.ID, Cilacap - Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD Tahun 2027, di Pendapa Wijayakusuma Cakti, pada Selasa (10/3/2026).

Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman mengatakan, RKPD 2027 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun 2027.

Menurut Syamsul, RKPD memberikan arah yang jelas bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah untuk merumuskan perencanaan sekaligus memastikan program pembangunan berjalan selaras.

Ia menjelaskan, arah pembangunan Kabupaten Cilacap pada tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan potensi ekonomi daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendorong kemandirian pangan serta meningkatkan daya saing daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, terampil, andal, berbudaya dan Sejahtera. Selanjutnya pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan Sejahtera, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

“Sesuai RPJMD tidak terlepas dalam 4 poin masih ada pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, penguatan ekonomi dan pemerintahan yang akuntabel dengan digitalisasi agar kinerja semakin cepat, transparan dan efisien,” katanya.

Bupati menjelaskan, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cilacap dilakukan secara kewilayahan, dimulai dari tingkat desa agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

“Di bidang pendidikan, pemerintah daerah juga melakukan penguatan melalui program unggulan Satu Desa Satu Sarjana, sekaligus mengoptimalkan perhatian dan dukungan bagi para tenaga pendidik,” katanya.

Sementara itu, di sektor ekonomi pemerintah daerah akan memperkuat pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan menggali dan mengoptimalkan berbagai potensi daerah, baik yang belum tergarap maupun yang sudah ada namun belum maksimal. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan peran BUMD agar mampu memberikan kontribusi dividen yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Bupati juga menambahkan, di bidang sosial pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kepesertaan BPJS yang dibiayai melalui APBD. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN serta lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah atau LAZ, sehingga perlindungan sosial bagi masyarakat dapat semakin luas.

Bupati menegaskan, penguatan ekonomi masyarakat tersebut menjadi bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data pemerintah daerah, angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2025 tercatat sekitar 9,41 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 7,40 persen.

Karena itu, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap pada tahun 2027 dapat mencapai kisaran 4,10 hingga 5 persen.

Musrenbang RKPD 2027 ini diikuti oleh Kepala Bappeda Jawa Tengah, Harso Susilo, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat, Sekda Cilacap Sadmoko Danardono, jajaran OPD, BUMD, BUMN, Organisasi Masyarkaat dan juga perwakilan pelajar.