RRI.CO.ID, Cilacap - Pemerintah Kabupaten Cilacap memastikan gaji ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, tetap aman meski transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat yang berkurang sekitar Rp 390 miliar rupiah. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya.
Ammy mengatakan jika adanya pengurangan TKD sempat menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan anggaran, terutama untuk membayar gaji PPK.
Namun, Pemkab Cilacap berupaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, Menteri Keuangan untuk mendapatkan tambahan dana transfer.
Ammy menyebut, tambahan dana tersebut membantu pemkab Cilacap mengatasi salah satu persoalan utama, yaitu pembayaran gaji PPPK.
“Alhamdulillah, dulu saya pernah mendampingi Mas Syamsul juga, tapi waktu itu belum berhasil, dan alhamdulillah dikabulkan, terakhir kami menghadap Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sebanyak Rp 40,5 miliar, ini bisa kita gunakan, Alhamdulilah jadi agak ngga pusing untuk membayar PPPK,” katanya.
Selain itu, Pemkab Cilacap juga memastikan tidak akan melakukan pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN.
Ammy menjelaskan, kebijakan tersebut diambil karena cilacap sedang berada dalam situasi luar biasa pasca operasi tangkap tangan atau ott.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kinerja dan penyerapan anggaran. Sejumlah pejabat juga harus menghadapi pemanggilan dan pemeriksaan. Karena itu, pemkab memilih tidak menjadikan tingkat penyerapan anggaran sebagai alasan untuk memotong TPP ASN.
“Di Cilacap inikan situasinya lagi extra ordinary, mungkin penyerapan tidak maksimal, karena pejabat tertentu juga mengalami efek secara psikologis, ketakutan, mungkin tidak maksimal, dan ad ahambatan terkait dengan pemanggilan dan pemeriksaan, sehingga saya memutuskan untuk tidak melakukan pemotongan TPP kepada semua ASN, terkait dengan baik atau buruknya penyerapan anggaran,” ujarnya.
Di sisi lain, pemkab cilacap terus membenahi postur anggaran. Anggaran hibah diarahkan lebih selektif, sementara belanja modal, belanja fisik, dan pemenuhan mandatory spending menjadi prioritas.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan anggaran, termasuk dana transfer dari pemerintah pusat, digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....