RRI.CO.ID, Tegal - Pemerintah memastikan percepatan pembangunan hunian sementara dan relokasi warga terdampak tanah bergerak sebagai langkah mitigasi jangka menengah. Selain mempertimbangkan faktor kesehatan di pengungsian, pemerintah juga menekankan bahwa penentuan tingkat kerusakan rumah dilakukan melalui kajian teknis, (19/2/2026).

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu pertimbangan percepatan pembangunan hunian sementara. Semakin lama warga bertahan di pengungsian, risiko kesehatan dan ketidaknyamanan dinilai semakin meningkat.

“Karena ini cuaca juga kurang baik, semakin lama di tempat pengungsian tentu saja semakin kurang sehat bagi masyarakat. Kemudian dengan tepat juga, kita akan segera bangun, baik yang bersifat terpusat, yang mau bagus dan mencari tanah, maupun yang bersifat mandiri,” ujar Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB

Selain pembangunan huntara, pemerintah juga melakukan klasifikasi tingkat kerusakan rumah warga terdampak. Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui kajian teknis dari kementerian terkait agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Untuk menentukan rumah rusak ringan, sedang, berat, ini juga tidak hanya asal melihat dengan indra mata, tetapi berdasarkan kajian dari Kementerian SDM, Jadi mitigasinya, di Jawa Tengah ini banyak sekali terjadi bencana tanah bergerak. Ya solusinya adalah ditinggalkan daerah itu, mencari tempat yang baru” kata Suharyanto.

Melalui percepatan pembangunan hunian sementara dan relokasi berbasis kajian teknis, pemerintah berharap keselamatan masyarakat tetap terjaga. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi mitigasi jangka panjang menghadapi potensi bencana tanah bergerak di berbagai wilayah Jawa Tengah.