Lahan Huntap Ketanda Mulai Diratakan, Keamanan Diprioritaskan

RRI.CO.ID, Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan lahan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di wilayah Ketanda. Saat ini, proses teknis berupa perataan lahan tengah berlangsung dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat agar dapat segera masuk tahap pembangunan berikutnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Diperkim) Kabupaten Banyumas, Sakty Suprabowo, mengatakan lokasi huntap sebenarnya telah disiapkan. Namun, kondisi geografis Ketanda yang didominasi wilayah berbukit dan berlereng membuat proses penataan lahan membutuhkan penanganan khusus.

“Tanahnya sudah disiapkan, tetapi karena kontur wilayah di Ketanda berbukit dan memiliki kemiringan, maka perlu proses teknis berupa cut and fill menggunakan alat berat untuk meratakan lahan,” kata Sakti.

Ia menjelaskan, proses perataan telah berlangsung selama sekitar satu pekan. Pemerintah berharap pekerjaan tersebut selesai pada Kamis agar tahapan berikutnya dapat segera dilakukan.

Menurut Sakty, aspek keamanan menjadi prinsip utama dalam menentukan lokasi huntap. Karena itu, penetapan lokasi harus memperoleh rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai syarat mutlak untuk memastikan kawasan aman dari potensi bencana.

“Yang paling utama adalah keamanan. Lokasi harus dinyatakan aman dari sisi kebencanaan oleh Badan Geologi. Setelah itu baru dipertimbangkan aspek lain seperti kemiringan lahan dan rekayasa teknis yang diperlukan,” katanya.

Selain faktor keamanan, Pemkab Banyumas juga mempertimbangkan keberlanjutan kawasan huntap dalam jangka panjang. Sejumlah fasilitas dasar seperti akses jalan, sanitasi, air bersih, listrik, hingga sistem drainase dan pengelolaan limbah menjadi perhatian dalam perencanaan.

Di kawasan huntap nantinya, pemerintah menargetkan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) sebagaimana standar teknis perumahan. Fasilitas tersebut meliputi jalan lingkungan, drainase, akses air bersih, pengelolaan limbah domestik, listrik, hingga sistem proteksi kebakaran.

“Walaupun kondisi terbatas, harapan kami persyaratan dasar perumahan ini dapat dipenuhi secara bertahap di Ketanda,” ujarnya.

Sakti menambahkan, penyediaan huntap masih melalui sejumlah tahapan. Setelah proses pengadaan tanah dan perataan lahan selesai, pemerintah akan mengusulkan sertifikasi tanah bagi masing-masing warga penerima.

Ia menyebut koordinasi dengan Kantor Pertanahan telah dilakukan dan ditargetkan seluruh berkas persyaratan maupun kesiapan lahan dapat diproses sebelum pertengahan Juni.

Selanjutnya, pemerintah daerah akan mengupayakan dukungan anggaran pembangunan rumah melalui pemerintah pusat. Diperkim Banyumas berencana mengusulkan bantuan ke Kementerian Perumahan, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan mengupayakan dukungan dari BNPB.

“Kami akan sama-sama mendorong, baik melalui kementerian maupun BNPB, agar ada alokasi anggaran pembangunan rumah untuk warga terdampak di Banyumas,” katanya.

Di akhir keterangannya, Sakti meminta masyarakat terdampak untuk tetap bersabar karena proses pembangunan huntap membutuhkan tahapan yang harus dilalui secara administratif maupun teknis.

“Pemerintah Banyumas terus berjuang, tetapi masyarakat juga perlu bersabar karena proses ini memang bertahap, mulai dari pengadaan tanah, perataan lahan, sertifikasi hingga pengusulan anggaran pembangunan rumah,” ujarnya.