RRI.CO.ID, Purwokerto: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto menggelar kegiatan Ngobrol Santai dan Buka Puasa bersama wartawan di wilayah Banyumas, Kamis (19/2/2026). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyampaikan perkembangan kinerja Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta kondisi isu ekonomi di wilayah Eks Karesidenan Banyumas periode Triwulan I Tahun 2026.
Melalui kegiatan ini, OJK Purwokerto berupaya memperkuat sinergi dan komunikasi dengan insan pers. Sekaligus memberikan gambaran terkini mengenai perkembangan sektor jasa keuangan di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara.
"Wartawan yang hadir hari ini, saya ucapakan terimakasih. Kita berusaha mengupdate apa yang menjadi hal konsumsi yang akan disampaikan oleh wartawan," kata Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady di Omah Daun Resto.
Dalam kesempatan tersebut OJK menyampaikan bahwa secara umum kinerja perbankan di wilayah Banyumas Raya menunjukkan tren positif dari sisi aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Baik pada Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
“Secara keseluruhan aset dan DPK tumbuh. Namun untuk kredit masih relatif stagnan, dengan minus sekitar 0,04 persen, sehingga secara umum bisa dikatakan tidak turun, tetapi pertumbuhannya belum optimal,” katanya.
Pertumbuhan aset dan DPK di Banyumas Raya disebut lebih banyak dikontribusikan oleh Bank Umum. Sementara pada BPR, meskipun aset tumbuh, DPK dan penyaluran kredit menghadapi tantangan persaingan dengan Bank Umum sehingga pertumbuhannya tidak sekuat bank skala besar.
OJK juga mencatat selama tahun 2025 terjadi kenaikan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Meski demikian, kondisi tersebut masih terkendali dan belum mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah Banyumas Raya.
"Berdasarkan jenis penggunaan, sekitar 54 persen kredit di Banyumas Raya disalurkan untuk modal kerja dan investasi. Angka tersebut dinilai cukup mendukung aktivitas ekonomi daerah," kata Haramain kembali.
Sementara itu, sekitar 38 persen kredit disalurkan untuk konsumsi, seperti kredit perumahan, kendaraan bermotor, dan kebutuhan individu lainnya. Dari sisi pelaku usaha, penyaluran kredit masih didominasi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan porsi sekitar 60 persen.
Sisanya 40 persen merupakan kredit non-UMKM atau individu. Jika dilihat dari sektor usaha, perdagangan besar dan eceran masih menjadi sektor dominan dalam penyaluran kredit, khususnya di wilayah Banyumas dan Purbalingga.
Melalui media briefing ini, OJK berharap informasi terkait kondisi sektor jasa keuangan dapat tersampaikan secara transparan kepada masyarakat. Serta juga bisa menjadi dasar penguatan kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih optimal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....