RRI.CO.ID, Banjarengara — Pemkab Banjarnegara terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Kali ini, Melalui Dinas Kesehatan, Pemkab menggelar Forum Konsultasi Publik untuk mengoptimalkan kepesertaan BPJS PBI dan mempercepat penanganan TBC, Rabu (29/7/2026) di Aula Sasana Karya Praja Setda Banjarnegara.

Kegiatan ini mempertemukan lintas sektoral, akademisi, organisasi masyarakat, hingga tokoh masyarakat guna membedah dua persoalan krusial yang tengah dihadapi daerah, yakni optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta percepatan penanganan dan eliminasi penyakit Tuberkulosis (TBC).

Asisten Administrasi Umum, Dalmini, S.Sos., M.Si., yang hadir mewakili Sekretaris Daerah, menyampaikan bahwa forum strategis ini merupakan bagian dari upaya wajib pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi, masukan, serta kritik langsung dari masyarakat.

"Standar pelayanan publik harus terus dievaluasi agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan urusan wajib yang harus diselenggarakan secara prima oleh pemerintah, "kata Dalmini.

Kepala Dinas Kesehatan Banjarnegara, dr. Latifah Hesti Purwaningtyas, pada kesempatan tersebut memaparkan bahwa sinergi lintas sektoral menjadi kunci utama untuk mendongkrak capaian program kesehatan yang masih menjadi tantangan.

"Fokus utama pertama adalah persoalan kepesertaan BPJS PBI, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, yang kerap mengalami dinamika di tengah masyarakat akibat ketidakaktifan data kepesertaan secara mendadak, " Kata Latifah

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp28 miliar untuk PBI APBD guna membantu masyarakat rentan.

Namun, dengan keterbatasan fiskal dan capaian keaktifan yang berada di angka 72 persen, penanganan diprioritaskan bagi warga pada desil satu sampai lima yang memiliki penyakit katastropik dan membutuhkan pengobatan rutin.

Di sisi lain, masyarakat yang mampu, khususnya yang berada di desil enam ke atas, diimbau untuk mendaftar secara mandiri minimal pada kelas tiga demi menjamin kepastian perlindungan kesehatan jangka panjang.

Fokus krusial kedua yang menjadi sorotan tajam adalah penanganan penyakit TBC di Banjarnegara.

Dengan target eliminasi TBC pada tahun 2030, capaian penemuan kasus hingga pertengahan tahun ini masih memerlukan kerja keras dan pelibatan aktif seluruh elemen, mulai dari fasilitas kesehatan, kader, aparat kepolisian, hingga lintas sektor seperti pendidikan dan dunia industri.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap TBC. Penyakit ini bukanlah aib, bukan pula penyakit keturunan, melainkan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman dan dapat disembuhkan secara total melalui pengobatan teratur selama enam bulan.

"Stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC harus dihilangkan sepenuhnya, digantikan dengan dukungan moral dari keluarga dan lingkungan sekitar agar pasien termotivasi untuk menuntaskan masa pengobatannya, " lanjutnya.

Ia juga brrharap melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, badan usaha, komunitas, dan media massa, Forum Konsultasi Publik ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang tepat sasaran, inklusif, serta mampu mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas di Banjarnegara .***