Ketua Komisi C DPRD Jateng, Literasi APBD Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat

RRI. CO.ID, Banyumas- Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Haryanto Bachrudin ( BHB). Mendorong masyarakat untuk lebih memahami sekaligus mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Hal tersebut disampaikan dalam dialog bertema Demokrasi dan Kesejahteraan yang digelar di Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Senin (20/4/2026) malam. Dalam forum yang juga menghadirkan akademisi dari Fisip Unsoed Lutfhi Makhasin, serta Direktur LPPLSH Bangkit Ari Sasongko.

Bambang menekankan pentingnya literasi publik terkait APBD sebagai instrumen utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.Sebab APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan alat strategis dalam proses demokrasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.

Namun, menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dan mekanisme APBD, khususnya dalam konteks bantuan kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab negara.

“APBD itu merupakan instrumen untuk membawa kesejahteraan. Tapi karena pemahaman masyarakat masih parsial, sering muncul persoalan yang sebenarnya berkaitan dengan anggaran daerah,” ujarnya.

BHB juga menyoroti masih adanya kebingungan masyarakat dalam memahami kewenangan pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten. Ia menilai, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi wakil rakyat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan ranah kewenangannya.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami di level mana sebuah persoalan dapat diselesaikan. Sebaliknya, para pemimpin juga dituntut untuk aktif membuka ruang dialog, memberikan edukasi, serta membangun komunikasi yang lebih transparan dengan konstituen.

BHB menambahkan, proses demokrasi seharusnya dimulai sejak masa kampanye, di mana komitmen antara calon pemimpin dan masyarakat dibangun secara jelas dan terbuka. Kurangnya proses tersebut, kata dia, menjadi salah satu penyebab munculnya kesenjangan antara harapan masyarakat dan realisasi kebijakan.

Lebih lanjut, Bambang menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik di era keterbukaan informasi saat ini. Oleh karenanya dirinya mengajak seluruh pemimpin untuk meninggalkan pola lama dan mulai mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita ini pelayan masyarakat. Di era sekarang, yang dibutuhkan adalah keterbukaan, komunikasi yang baik, dan kepercayaan dari masyarakat,” katanya.

Lutfi Makasin menjelaskan ada sejumlah persoalan yang ada di masyarkat, namun masyarakat belum bisa mengetahui saluran- saluran yang tepat menyelesaikan persoalan tersebut. Termasuk dengan pelibatan wakil rakyat, untuk ikut serta dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat.

“ Ada jalan rusak, jembatan yang rusak, pendidikan yang harus terjangkau, akses kesehatan dan lainnya. Jika masyarakat dapat mengenal dan memilih wakil rakyatnya dengan baik, maka persoalan ini akan dengan mudah dibantu oleh wakilnya yang duduk di legislative, meskipun eksekusi massif berada di eksekutif atau Pemerintahan,” kata Lutfhi.

Sementara itu Bangkit Ari Sasongko, meminta kepada masyarakat untuk mempergunakan dengan baik anggota DPRD yang ada. Termasuk anggota DPRD Provinsi Jawa tengah, dalam kaitannya persoalan di masyarakat meskipun bukan dalam tupoksinya masing- masing.

“ Di Kober ini ring satu Stasiun kereta Api, tetapi ada sejumlah persolan yang ada. Seperti adanya masyarakat yang memilki rumah yang belum layak huni, pengunaan air yang belum sepenuhnya sehat. Dengan mengandeng Pak BHB masyarakat Kober bisa meminta, memperkenalkan dengan Anggota Komisi VI DPR RI untuk meminta PT. KAI membantu masyarakat Kober,” kata Bangkit.

Kegiatan serupa telah dilakukan oleh BHB di sejumlah wilayah di Bannyumas, sebagai bagian pendidikan politik. Selain itu sebagai sarana mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.