BHB Apresiasi Siswa Kritis di Legislator Goes to School

RRI.CO.ID, Banyumas – Sejumlah siswa-siswi SMAN 5 Purwokerto mempertanyakan evaluasi sistem pemilu dan demokrasi di Indonesia. Sebagian lainnya juga mempertanyakan kebebasan berpendapat terkait ujaran kebencian.

Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Haryanto Bachrudin (BHB), mengapresiasi pemikiran kritis siswa-siswi SMAN 5 Purwokerto. Hal ini terungkap dalam dialog “Demokrasi di Era Digital” yang berlangsung di Hetero Space Purwokerto, Sabtu (18/4/2026).

Menurut BHB, meskipun siswa yang mengikuti diskusi ini belum memiliki hak pilih, mereka memiliki jiwa kritis yang tinggi. Ia pun meyakini bahwa pemikiran kritis tersebut menjadi modal penting agar demokrasi di Indonesia semakin baik.

Selain itu, menurut legislator dari PDIP tersebut, cara pandang siswa dalam dialog ini dapat mengurangi apatisme politik. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan edukasi politik yang baik, seperti menolak politik uang serta tidak menyebarkan atau memproduksi hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam.

“Yang menarik, meski mereka belum memiliki hak pilih, pemahaman tentang demokrasi sudah ada. Dari pertanyaan siswa-siswi, mulai dari sistem pemilu atau demokrasi yang perlu dievaluasi, hingga kebebasan berpendapat dan lainnya,” ungkap BHB yang telah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah selama enam periode.

Dalam dialog ini, selain BHB, hadir pula narasumber akademisi FISIP Unsoed, Dr. Tri Wuryaningsih, serta mantan Komisioner KPU Banyumas, Hanan Wiyoko. Tri Wuryaningsih menyoroti pentingnya literasi politik yang baik bagi siswa SMA.

Menurutnya, siswa-siswi SMA merupakan pengguna utama media digital dan media sosial, sehingga rentan menjadi korban hoaks maupun kejahatan siber. Oleh karenanya, ia menyarankan agar siswa selalu membaca dan mencari sumber rujukan yang valid.

Sementara itu, Hanan Wiyoko menyebut bahwa pemilih pemula dalam dua pemilu terakhir menjadi penentu pemenang. Bahkan, jumlah pemilih pemula pada pemilu tahun lalu mencapai lebih dari 50 persen.

“Mereka ini (menunjuk siswa SMA peserta dialog) akan menentukan Pemilu 2029. Selanjutnya, masa depan demokrasi kita ada di tangan mereka. Ini menjadi tanggung jawab bersama—partai politik, sekolah, orang tua, dan lainnya—untuk memberikan literasi yang benar mengenai demokrasi dan politik kita, terutama dalam menolak politik uang,” ujar Hanan.

Dialog yang diselenggarakan oleh BHB ini merupakan bagian dari pendidikan politik, sekaligus program Legislator Goes to School.