RRI.CO.ID, Purwokerto - Upaya menghadirkan ruang digital yang aman dan sehat bagi anak terus diperkuat pemerintah melalui kebijakan PP Tunas. Salah satu bentuk upayanya dengan mengadakan Forum Diskusi Publik bertema “PP Tunas, Ruang Digital Anak Aman dan Sehat” yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Komisi I DPR RI.

PP Tunas merupakan langkah perlindungan anak dari berbagai dampak negatif di ruang digital, mulai dari konten pornografi, perundungan siber, hingga eksploitasi data pribadi. Kebijakan ini juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih ramah bagi tumbuh kembang anak.

“PP Tunas adalah bagian daripada negara hadir untuk mengatur, untuk melindungi, serta untuk memberdayakan kreativitas anak. Kuncinya tidak hanya membatasi, tetapi bagaimana batasan-batasan ini nantinya muncul menjadi ruang digital yang aman dan juga sehat sehingga menimbulkan kreativitas,” ujar Dr. Ir. Endah Murtiana Sari, S.T.,M.M. Rektor Universitas Sains Indonesia.

Terdapat empat pilar utama dalam PP Tunas , yakni tanggung jawab platform digital atau Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), perlindungan kesehatan dan keamanan anak, verifikasi usia pengguna, serta penguatan peran orang tua dalam pendampingan penggunaan gawai.

Platform digital diwajibkan menyaring konten, menyediakan fitur keamanan anak, serta membatasi iklan yang tidak layak. Selain itu, platform juga harus memastikan pengguna di bawah usia 16 tahun tidak mengakses fitur atau konten yang belum sesuai dengan usianya.

Bahaya konten negatif di media sosial seperti ujaran kebencian dan informasi menyesatkan yang dapat memengaruhi pola pikir serta perilaku anak. Karena itu, pemerintah mewajibkan PSE menjaga keamanan data pribadi dan menyediakan mekanisme penghapusan konten ilegal secara cepat.

Melalui PP Tunas, pemerintah berharap anak-anak Indonesia dapat tumbuh di ruang digital yang lebih aman, sehat, dan mendukung kreativitas. Kolaborasi antara negara, platform digital, dan keluarga dinilai menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. (Dwinanda)