BHB Dorong UMKM di Banyumas Paham Literasi Keuangan

RRI. CO.ID, Banyumas- Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Haryanto Baharudin (BHB).Mendorong peningkatan literasi keuangan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Banyumas agar tidak terjebak pinjaman rentenir maupun pinjaman online ilegal.

Menurutnya, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akses, dan mekanisme kredit perbankan menjadi salah satu penyebab utama. Pelaku usaha lebih memilih pinjaman yang dianggap mudah dan cepat, meski memiliki risiko tinggi.

BHB mengatakan, selama ini banyak pelaku UMKM hanya melihat kemudahan dalam mendapatkan pinjaman tanpa memahami dampak dan konsekuensi jangka panjangnya. Padahal, kemudahan belum tentu berakhir baik bagi pelaku usaha.

“Literasi keuangan di Indonesia masih rendah, termasuk di kalangan pelaku usaha. Mereka akhirnya lebih memilih jalur yang cepat tanpa melihat aspek lain yang justru bisa merugikan,” katanya.

BHB menilai, peningkatan literasi keuangan menjadi langkah penting agar pelaku UMKM memahami sistem perbankan dan produk pembiayaan resmi yang sebenarnya sudah cukup mudah diakses masyarakat, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, banyak pelaku usaha belum bisa memanfaatkan program tersebut karena masih terbentur persoalan kredit sebelumnya maupun keterbatasan pemahaman terhadap prosedur perbankan.

Selain itu, BHB juga meminta pihak perbankan lebih proaktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, UMKM memiliki potensi besar sebagai nasabah perbankan karena dinilai memiliki karakter usaha yang relatif baik dan stabil. “Persoalannya lebih kepada rendahnya literasi dan belum optimalnya pola interaksi antara perbankan dengan pelaku UMKM,” ujarnya.

Pengawasan terhadap lembaga perbankan sebenarnya sudah ketat karena berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta pengawasan internal masing-masing bank. Namun, kondisi ekonomi dan kebutuhan cepat membuat sebagian masyarakat justru berhubungan dengan lembaga pinjaman yang tidak jelas legalitasnya.

BHB menegaskan pemerintah telah memiliki berbagai skema pembiayaan melalui lembaga perbankan. Sementara untuk pembinaan usaha, menurut dia, menjadi tugas dinas terkait di daerah.

BHB bersama dengan Bank Jateng dan Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun- alun Purwokerto, melaksanakan dialog di Hetrospace Purwokerto Kamis ( 28/5/2026) siang. Kegiatan ini juga diikuti oleh puluhan PKL Alun- alun Purwokerto, dengan tema : Aksibilitas Perbankan Bagi Pelaku UMKM .